REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong sektor perbankan di provinsi setempat agar meningkatkan penyaluran kredit untuk sektor usaha produktif masyarakat di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

"Secara sektor, penyaluran kredit untuk usaha produktif UMKM di NTT mencapai 40,67 persen atau lebih kecil dari sektor non-UMKM mencapai 59,33 persen sehingga perlu ditingkatkan," kata Wakil Kepala OJK Provinsi NTT Setia Ariyanto di Kupang, Jumat (3/3/2023).

Ia menjelaskan pertumbuhan kredit yang disalurkan perbankan di NTT yang tercatat hingga Desember 2022, tumbuh sebesar 7,81 persen atau di bawah nasional yang tumbuh 11,36 persen. Kredit yang disalurkan perbankan di NTT, kata dia, masih didominasi berupa kredit konsumtif mencapai 57,7 persen, sisanya kredit modal kerja 36,73 persen, dan investasi, 5,53 persen.

Setya mengatakan, penyaluran kredit lebih banyak menyasar sektor konsumtif karena resiko kredit yang relatif lebih rendah dengan Noan Performing Loan (NPL) hanya 0,54 persen. Sedangkan NPL kredit modal kerja sebesar 2,4 persen dan investasi 2,87 persen.

Lebih lanjut, ia mengatakan OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit secara nasional di 2023 berkisar antara 10-12 persen, sehingga pihak perbankan termasuk di NTT semestinya lebih optimistis dalam membuat rencana kerja. 

Namun demikian, kata dia, berdasarkan rencana kerja 2023 dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) di NTT belum menunjukkan optimisme dengan proyeksi pertumbuhan kredit sekitar tujuh persen hingga delapan persen atau relatif lebih rendah dari nasional dan masih tetap berfokus di konsumtif.

"Ini yang memang jadi PR juga bagi kita untuk terus mendorong bagaimana penyaluran kredit ke depan bisa ditingkatkan untuk sektor-sektor produktif," kata Setia.

Ia menambahkan, berbagi sektor potensial di NTT yang dapat menjadi sasaran penyaluran kredit seperti pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, kuliner, dan sebagainya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika