REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah menyalurkan belanja prioritas senilai Rp 20,8 triliun pada Januari 2023. Ini terdiri atas belanja kesehatan senilai Rp 5,3 triliun, belanja ketahanan pangan senilai Rp 0,9 triliun, dan belanja perlindungan sosial Rp 14,6 triliun.

"Belanja prioritas yang kita jaga di bidang kesehatan senilai Rp 5,3 triliun, terutama untuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,7 juta keluarga miskin Penerima Bantuan Iuran JKN," katanya dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Senilai Rp 4,47 triliun dari belanja kementerian dan lembaga disalurkan untuk iuran PBI JKN dan pelayanan kesehatan di rumah sakit TNI dan Polri. Sementara, Rp 0,87 triliun anggaran nonkementerian dan lembaga disalurkan untuk jaminan kesehatan PNS, TNI, dan Polri.

Pemerintah juga menyalurkan anggaran ketahanan pangan senilai Rp 900 miliar yang digunakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk membangun bendungan dan irigasi senilai Rp 630,8 miliar. Kementerian Pertanian juga menyalurkan anggaran ketahanan pangan senilai Rp 125,4 miliar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp 99,4 miliar.

"Kita berharap bisa menangani masalah harga pangan, terutama beras yang diharap bisa stabil menjelang Ramadhan dan Lebaran," katanya.

Sementara itu, Rp 3,9 triliun dari anggaran perlindungan sosial pada Januari 2023 disalurkan Kementerian Sosial sebagai bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana dan asistensi penyandang disabilitas, serta kepada Kementerian Agama sebagai beasiswa Kartu Indonesia Pintar kepada mahasiswa di kampus yang dilingkupi Kemenag.

Sebesar Rp 10,7 triliun anggaran perlindungan sosial disalurkan sebagai subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"KUR tahun ini akan meningkat sehingga belanja subsidi KUR juga akan cukup tinggi. Ini cara pemerintah melindungi UMKM agar mereka tetap bisa mengakses modal tapi tidak menanggung biaya bunga yang meningkat," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika