REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, menyiapkan lahan untuk mendukung rencana mandatori campuran etanol 10 persen terhadap bahan bakar minyak (BBM) atau bioetanol.

“Sementara memang kita lagi ada lahan baru 240 ribu hektare, yang tersedia itu baru 240 ribu hektare,” ujar Nusron di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Ia menambahkan, total lahan 240 ribu hektare tersebut tersebar di berbagai lokasi.

“Tersebar, ada di 18 provinsi, tapi nanti ada sampai satu juta hektare karena sedang kami carikan lagi,” katanya.

Sebagai informasi, pemerintah berencana menanam singkong pada lahan seluas satu juta hektare untuk mendukung mandatori campuran etanol 10 persen terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengatakan singkong merupakan salah satu bahan baku untuk memproduksi etanol. Selain singkong, jagung dan tebu juga merupakan sumber etanol. Ia menyebut, rencana cetak lahan tanam singkong akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, Amran belum dapat mengungkapkan lokasi lahan tersebut lantaran masih perlu berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Menurut Amran, pemerintah masih menunggu laporan daerah yang paling cocok untuk ditanami singkong.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyetujui mandatori campuran etanol 10 persen untuk bahan bakar minyak (BBM), dalam rangka mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM.

Dengan demikian, Indonesia akan mewajibkan campuran bensin dengan etanol untuk menghasilkan BBM yang lebih ramah lingkungan serta mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menggandeng industri otomotif untuk menguji kecocokan penerapan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan etanol sebesar 10 persen di Indonesia yang beriklim tropis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika