REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menargetkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) turun di level 2,16 hingga 2,64 persen dari PDB pada 2024. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Rapat Terbatas terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024, Senin (20/2/2023).
"Dan untuk tahun depan awal kita akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16 hingga 2,64 persen dari PDB dengan primary balance mendekati nol," ujar Menkeu dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta.
Menkeu menjelaskan, dalam pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2024, pemerintah mempertimbangkan terkait kondisi lingkungan global yang mengalami perubahan. Pada 2023 dan 2024, terdapat banyak tantangan yang dihadapi seperti geo politik yang semakin meningkat, inflasi dunia yang tinggi sehingga menyebabkan kenaikan suku bunga global, dan dibukanya kembali Tiongkok setelah memberlakukan lockdown.
"Ini menimbulkan berbagai macam kemungkinan dan juga beberapa tantangan yang harus kita antisipasi," kata dia.
Sedangkan untuk tahun depan, momentum perekonomian yang saat ini dinilai cukup kuat akan terus dijaga. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang membaik di 2022 yakni sebesar 5,3 persen dapat terus dijaga di 2023 dan 2024.
"Ini berarti dari sisi permintaan konsumsi rumah tangga untuk bisa tumbuh di atas 5 persen maka inflasi di Indonesia harus dikendalikan dan confidence dari konsumen harus dijaga dan juga investasi akan terus momentumnya diperkuat," jelas dia.
Menkeu juga menyampaikan, pemerintah perlu mengantisipasi kondisi global dalam bentuk ekspor yang diperkirakan mengalami disrupsi karena geo politik serta ketidakpastian harga komoditas karena adanya persaingan politik antara negara-negara besar.
"Untuk tahun depan ini kita akan terus memfokuskan satu, dalam jangka sangat pendek sesuai dengan arahan bapak Presiden bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari pemerintahan Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin," kata Menkeu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika