REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melihat peluang memasukkan proyek gasifikasi pembangkit ke skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Menteri ESDM Arifin Tasrif melihat proyek gasifikasi pembangkit ini justru lebih efektif dalam penurunan emisi.

Arifin menjelaskan pemerintah sudah sejak lama mempunyai program gasifikasi pembangkit yakni dengan mengubah PLTD menjadi pembangkit berbasis gas. Ia mengatakan, ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Sehingga, pemerintah akan mencoba menawarkan proyek ini ke skema JETP.

"Ini nanti kita juga akan melihat itu, karena kita ingin mempercepat konversi diesel ke gas yang nantinya beralih ke EBT juga. Ini memang paling cepat untuk menurunkan emisi," ujar Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/2/2023).

Selain lebih cepat menurunkan emisi, kata Arifin, dengan proyek gasifikasi pembangkit ini juga sekaligus bisa menurunkan biaya operasional sektor kelistrikan. Mengingat dengan PLTD, maka konsumsi BBM untuk pembangkit menjadi salah satu yang menyedot biaya operasional.

"Bisa lebih cepat menurunkan cost juga. Nanti kita lihat, mudah-mudahan masih bisa masuk, sama sumber pendanaannya. Kita ingin ini kompetitif sehingga bisa ekonomis untuk kita," ujar Arifin. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini Indonesia akan bisa mempercepat upaya transisi energi ke energi baru terbarukan melalui kerja sama Just Energy Transition Partnership (JETP) yang disepakati di KTT G20 pada 2022. Luhut pun menyambut baik didirikannya Sekretariat JETP di Indonesia guna mendukung target iklim Indonesia yang ambisius melalui upaya kolaboratif dan pembiayaan oleh mitra internasional terkait. JETP telah menyatakan komitmen untuk memobilisasi pembiayaan awal publik dan swasta sebesar 20 miliar dolar AS dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika