Rabu 15 Feb 2023 20:14 WIB

Kemenkeu: Keterbukaan Penganggaran Indonesia Terbaik ke-17 Sedunia

Keterbukaan penganggaran Indonesia terus meningkat saat ini.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. Keterbukaan penganggaran Indonesia terus meningkat saat ini. Berdasarkan Open Budget Survey 2021, Indonesia menempati peringkat ke-17 dari 120 negara atau meningkat dari 2015 yang berada di peringkat ke-26 dari 102 negara.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. Keterbukaan penganggaran Indonesia terus meningkat saat ini. Berdasarkan Open Budget Survey 2021, Indonesia menempati peringkat ke-17 dari 120 negara atau meningkat dari 2015 yang berada di peringkat ke-26 dari 102 negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebutkan keterbukaan penganggaran Indonesia terus meningkat saat ini. Berdasarkan Open Budget Survey 2021, Indonesia menempati peringkat ke-17 dari 120 negara atau meningkat dari 2015 yang berada di peringkat ke-26 dari 102 negara.

"Kami sangat bersyukur Indonesia terus memperbaiki transparansi di dalam perencanaan penganggaran," ujar Isa dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Baca Juga

Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat kedua di Asia dan peringkat pertama di ASEAN dalam hal keterbukaan penganggaran terbaik. Di tengah pandemi Covid-19 yang membutuhkan reaksi cepat dan tepat, Indonesia mampu menjaga akuntabilitas dan keterbukaan anggaran, bahkan memperbaiki peringkat di dunia internasional dalam Open Budget Survey 2021 yang dilaksanakan oleh International Budget Partnership.

Ia menjelaskan penilaian Open Budget Survey terbagi menjadi tiga bagian, yakni dilihat dari transparansi, partisipasi publik, serta pengawasan anggaran. Dari segi transparansi, Indonesia mendapatkan nilai 70 dari skala 100, dimana nilai rata-rata dunia adalah 45, dari segi partisipasi publik, Indonesia mendapatkan nilai 24 dari skala 100 dimana rata-rata dunia mendapatkan nilai 14, serta dari segi pengawasan publik, Indonesia mendapatkan nilai 61.

"Untuk pengawasan anggaran, terdapat peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga di dalamnya yang menjadi penilaian," tuturnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement