REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan tantangan yang dihadapi dalam upaya membangun sektor transportasi laut sangat besar sehingga dibutuhkan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak.
"Sektor transportasi laut berperan penting dalam rangka meningkatkan daya saing serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim," kata Menhub saat menjadi pembicara kunci pada Forum Diskusi Grup "Tantangan dan Potensi Bisnis Maritim Indonesia 2023: Eksplorasi Kebijakan dan Strategi Bisnis" yang digelar Fakultas Teknik Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) secara daring, Selasa (31/1/2023).
Oleh karena itu, ia mengajak kalangan akademisi dan pihak swasta turut membangun sektor maritim. Meski tantangannya besar, kata Menhub, sektor laut memiliki nilai keekonomian bisnis yang besar.
Ia pun mengapresiasi capaian kinerja di sektor tersebut yang tetap konsisten tumbuh meski di tengah pandemi dibandingkan sektor lainnya. Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhannya di atas 10 persen.
"Saya mengajak rekan akademisi untuk bersama-sama mengatasi permasalahan di sektor laut dan memberikan pembelajaran kepada para pelaku industri pelayaran. Misalnya, bagaimana jangan ada lagi pelabuhan tikus, bagaimana para pelaku usaha galangan kapal lebih menaati aturan, dan lain sebagainya," tuturnya.
Selain itu, peran kalangan akademisi juga penting untuk mengoptimalkan fungsi hub and spoke. "Bagaimana kita bisa mengalihkan hub dari Singapura dan Malaysia ke Priok, Patimban, atau Tanjung Perak," ucap Menhub.
Selanjutnya, menurut Budi, keterlibatan sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mengembangkan sektor transportasi laut. Ia mengatakan, Kemenhub terus mendorong peran swasta untuk lebih banyak terlibat membangun sektor transportasi laut.
"Pengelolaan di sejumlah pelabuhan kami berikan ke Pelindo dan swasta. Ke depan, tender yang ada di Kemenhub akan lebih terbuka agar swasta bisa ikut," ujarnya.
Pelibatan pihak swasta merupakan salah satu upaya mencari pendanaan secara kreatif untuk mengatasi masalah keterbatasan pembiayaan melalui APBN. "Sehingga APBN yang ada bisa digunakan untuk membangun hal lain seperti pelabuhan-pelabuhan kecil di Papua, Aceh, Sulut serta digunakan untuk membangun kapal perintis," ujarnya.
Sejauh ini, pemerintah telah membangun dan mengembangkan infrastruktur pelabuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sistem logistik nasional, menyelenggarakan tol laut untuk mengurangi disparitas harga khususnya di wilayah Timur Indonesia serta melaksanakan skema pendanaan kreatifseperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), konsesi, dan lain-lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika