REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyarankan agar daerah bisa meningkatkan produksi pangan lokal untuk mengatasi inflasi. Menurutnya, terdapat beberapa daerah yang mengalami kenaikan inflasi di atas nasional.
Provinsi yang mencatat angka inflasi di atas nasional yang sebesar 5,51 persen dibanding periode sama tahun lalu (year on year/yoy) pada 2022 antara lain Jawa Barat sebesar 6,04 persen (yoy), Bengkulu 5,99 persen (yoy), Kalimantan Barat 6,3 persen (yoy), Sulawesi Tengah 5,97 persen (yoy), dan Maluku 6,28 persen (yoy).
"Terutama untuk daerah-daerah yang sedang mengalami defisit komoditas seperti beras, bawang, cabai merah, hingga ayam. Mereka bisa melakukan penanaman atau beternak sendiri agar tidak harus mengimpor dari daerah lain," ucap Tauhid dalam diskusi publik secara daring di Jakarta, Senin (30/1/2023).
Ia menyebutkan, pada 2022 terdapat 18 provinsi (52,9 persen) di Indonesia yang mengalami defisit beras, 24 provinsi (70,6 persen) yang mengalami defisit bawang, lima provinsi yang mengalami defisit cabai merah, serta tujuh provinsi (20,6 persen) daerah mengalami defisit daging ayam.
Peningkatan produksi pangan lokal dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni melalui gerakan menanam komoditas tertentu, dukungan benih bermutu dan ketersediaan pupuk, pendampingan petani, serta akses ke pembiayaan dan kredit usaha rakyat (KUR). Langkah tersebut juga bisa dilakukan melalui pengembangan kemitraan dengan lembaga terkait pembiayaan, pembelian, logistik, serta teknologi budi daya.
Selain produksi pangan lokal, Tauhid menyampaikan, efektivitas operasi pasar pun harus ditingkatkan dengan volume sesuai kebutuhan. Kemudian memilah komoditas pilihan seperti cabai merah, telur ayam, daging ayam, dan beras. Lalu, manajemen pemantauan dini pada pasar tradisional, serta membatasi gerak spekulan, penimbunan, dan permainan harga.
Pengeluaran aturan kewenangan yang lebih tegas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur komoditas pemicu inflasi turut diperlukan agar tidak ada kenaikan harga komoditas secara bersamaan sehingga menyebabkan inflasi yang cukup tinggi baik di daerah maupun secara nasional. Pemangkasan rantai distribusi pangan juga diperlukan untuk mengatasi inflasi daerah, yaitu melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan stok tersedia pada saat dibutuhkan, chanelling rantai distribusi dari luar provinsi langsung ke pedagang pengepul, serta koordinasi dan fasilitasi pedagang eceran untuk pengurangan beban kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Dia melanjutkan, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam manajemen stok pangan pun penting untuk mengatasi inflasi daerah. "Peran tersebut seperti pengembangan sistem logistik dan kelancaran arus barang ke seluruh daerah, inovasi jaminan pembelian produksi lokal dengan harga wajar, serta perbaikan tata kelola BUMD sendiri," tuturnya.
Reformasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sambung Tauhid, menjadi salah satu langkah penting lainnya dalam mengatasi inflasi daerah. Terutama reformasi di kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan dan evaluasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika