REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta adanya penelusuran dugaan mafia beras sebagaimana yang disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. Mafia beras menjadi salah satu penghambat penurunan harga beras.

"Kalau masalah mafia (beras) harus didalami apa betul ada. Saya akan minta pihak terkait menyelidiki hal itu," kata Ma'ruf dalam keterangan persnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Ma'ruf juga menilai masih tingginya harga beras maupun bahan pangan lainnya seperti kedelai karena beberapa faktor. Antara lain karena krisis pangan global dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Soal harga beras naik itu yang pasti dampak dari krisis pangan global yang memang sekarang naik. Oleh karena itu, bbm naik, jadi dampak dan tentu itu akan berpengaruh," katanya.

Meski demikian, kata Ma'ruf, pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan pangan nasional. Saat ini kata dia, produksi pertanian cukup untuk kebutuhan nasional. Hal ini juga berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) surplus beras pada 2022 sebesar 1,74 juta ton.

Namun, kata Ma'ruf, pemerintah melakukan impor beras sebagai antisipasi. "Hanya memang untuk istilah yang dilakukan itu (impor) untuk jaga-jaga saja kalau terjadi apa-apa, sebenarnya itu cadangan saja, sifatnya antisipasi saja karena seperti yang tadi dikatakan kita masih surplus 2022 ini. Jadi tidak ada masalah," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika