REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mendorong penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar menyelesaikan PSN sebelum semester I 2024 serta memastikan pembangunan proyek tersebut tetap berjalan setelah 2024.
Dalam Rapat Koordinasi Menteri terkait Percepatan Infrastruktur PSN di Jakarta, Kamis (19/1/2023), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi per Januari 2023, terdapat 27 PSN di wilayah DKI Jakarta. Estimasi nilai investasinya sebesar Rp 313 triliun.
“Dari 27 Proyek tersebut, tiga PSN telah beroperasi, empat PSN berstatus beroperasi sebagian. Lalu enam PSN dalam masa konstruksi, dan 14 PSN telah masuk ke dalam tahap penyiapan dan transaksi,” tuturnya.
Sejalan dengan status PSN tersebut, para pemangku kepentingan diminta berkomitmen supaya ke 14 proyek yang masih dalam tahap penyiapan dan transaksi dipastikan telah masuk minimal tahap konstruksi pada semester I 2024.
Airlangga juga menekankan pentingnya penyelesaian proyek terkait manfaat yang luas bagi masyarakat dan perekonomian di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Terutama terhadap sembilan Cluster proyek senilai Rp 256 triliun yakni MRT North South Line Fase 2, MRT East West, LRT Velodrome-Manggarai, Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik, Sistem Pengolahan Air Minum Regional Jatiluhur I, 6 ruas jalan tol DKI, Jalan tol Akses New Priok Eastern Access (NPEA), Jakarta Sewerage System, dan Tanggul Pantai.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada kesempatan tersebut turut menekankan pentingnya penyelesaian PSN sektor transportasi di DKI Jakarta, mengingat meningkatnya isu kemacetan di wilayah DKI Jakarta. Sementara, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan komitmen melaksanakan PSN di wilayah DKI Jakarta sesuai kewenangannya, baik dari sisi pembiayaan, perizinan maupun penetapan lokasi.
Sesuai arahan Menko Airlangga, pimpinan Kementerian atau Lembaga telah berkomitmen untuk mengakselerasi proyek atau program yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Stategis Nasional.
Pada akhir rapat, Airlangga mengingatkan terkait pentingnya komitmen para pemangku kepentingan terutama Menteri Perhubungan dan Pj Gubernur DKI Jakarta dalam memenuhi readiness criteria dan kesiapan proyek untuk dapat dilaksanakan oleh para penanggungjawab PSN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
