Sabtu 14 Jan 2023 12:51 WIB

Wamenkeu Sebut, Defisit APBN Jadi Salah Satu Strategi Dorong Pertumbuhan

Belanja negara yang ditargetkan mencapai Rp 3.000 triliun pada 2023

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Lida Puspaningtyas
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengikuti rapat pleno dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Rapat pleno membahas harmonisasi RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
Foto: ANTARA/Galih Pradipta
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengikuti rapat pleno dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Rapat pleno membahas harmonisasi RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu strategi menghadapi 2023 yang masih penuh tantangan dan ketidakpastian. Hal itu menjadi pilihan agar pemerintah bisa benar-benar melakukan belanja negara yang produktif.

Ia mengatakan, belanja negara yang ditargetkan mencapai Rp 3.000 triliun pada 2023 akan dimaksimalkan guna mendorong dunia usaha menghadapi era suku bunga tinggi. Harapannya, pengelolaan fiskal yang tepat akan dapat mendorong pencapaian target Produk Domestik Bruto (PDB) 2023 sebesar Rp 21 ribu triliun.

Baca Juga

“Kita akan terus mendorong supaya Rp 3.000 triliun belanja negara itu akan benar-benar bisa kita gunakan secara efisien. Itu untuk menghasilkan Produk Domestik Bruto yang kita harapkan 2023 mencapai Rp21 ribu triliun,” tuturnya dilansir dari website Kementerian Keuangan, Jumat (13/1).

Selain itu, alokasi belanja negara juga akan dioptimalkan demi menahan dampak inflasi, menjaga daya beli masyarakat dan menguatkan belanja berkualitas. Lalu peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan serta melakukan akselerasi pembangunan.

“Kita bangun infrastruktur lebih cepat, kita bangun jembatan lebih cepat, jalan tol, dan seterusnya. Belanja pemerintah daerah dalam bentuk dana transfer ke daerah juga mendorong pembangunan di daerah yang digiring oleh seluruh Pemda di Indonesia, sehingga anggaran defisit itu strategi kita untuk mendorong pertumbuhan,” jelas dia.

Meski begitu, Wamenkeu menyampaikan defisit APBN harus dikelola secara hati-hati sehingga tetap terkendali. Kinerja APBN 2022 yang positif dengan defisit di bawah tiga persen akan lebih cepat mencapai upaya konsolidasi fiskal.

"Meski menurut Undang-Undang 2 Tahun 2020 kita diperbolehkan defisit di atas 3 persen sampai dengan Tahun Anggaran 2022, tapi kita bisa menutup Tahun Anggaran 2022 dengan defisit yang sudah di bawah 3 persen. Sekarang dalam proses akan diaudit dan moga-moga nanti kita yakini 2,38 persen dari PDB defisit 2022," ujar Suahasil.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement