Selasa 10 Jan 2023 13:35 WIB

Pemerintah Evaluasi Harga Pertamax Setiap Akhir Pekan

Meski bukan BBM subsidi, perubahan harga Pertamax harus atas sepengetahuan pemerintah

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Fuji Pratiwi
Petugas melayani warga mengisi BBM di salah satu SPBU di kawasan Senen, Jakarta, Selasa (3/1/2023). Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi harga jual BBM RON 92 atau Pertamax setiap pekan.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Petugas melayani warga mengisi BBM di salah satu SPBU di kawasan Senen, Jakarta, Selasa (3/1/2023). Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi harga jual BBM RON 92 atau Pertamax setiap pekan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi harga jual BBM RON 92 atau Pertamax setiap pekan. Kebijakan ini menyusul pergerakan harga minyak dunia sekaligus kondisi perekonomian nasional.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, meski bukan BBM bersubsidi, fluktuasi harga Pertamax menjadi sangat penting mengingat pola konsumsi masyarakat saat ini yang mulai beralih ke BBM yang lebih baik. "Kita evaluasi setiap pekan karena perkembangan harga minyak mentah itu juga kan setiap hari," kata Arifin di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Baca Juga

Menurut dia, skema tersebut bukanlah baru di dunia internasional, melainkan sudah merupakan hal yang lumrah dilakukan. Arifin optimistis, cara ini sekaligus bisa memberikan pemahaman baru ke masyarakat terkait harga BBM nonsubsidi.

"Jadi, untuk membiasakan juga masyarakat biar tahu bahwa ini penyebabnya adalah harga minyak internasional. Di luar negeri rata-rata sudah begitu, ya kita menyesuaikan. Ini kan supaya masyarakat aware ya bahwa kita kan tergantung impor crude. Harga crude kan setiap hari berubah," ujar Arifin.

 

Dalam aturan sekarang sebenarnya memang telah diatur ada evaluasi harga BBM untuk jenis BBM subsidi atau penugasan. Sementara untuk nonsubsidi tidak ada aturan khusus karena hal itu merupakan hak badan usaha.

Namun, bagi Pertamina, untuk BBM Pertamax misalnya, selama ini juga tidak bisa ditetapkan oleh Pertamina begitu saja, tetapi tetap harus mendapatkan lampu hijau atau melalui pembahasan dengan pemerintah dulu. Padahal Pertamax tergolong BBM umum yang bukan disubsidi oleh pemerintah.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement