Selasa 27 Dec 2022 17:04 WIB

Karantina Pertanian Luruskan Informasi Terkait Impor Beras Ilegal

Kepala Badan Karantina Pertanian meluruskan isu masuknya beras ilegal dari Malaysia

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih
Kepala Badan Karantina Pertanian meluruskan isu masuknya beras ilegal dari Malaysia. Ilustrasi.
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Kepala Badan Karantina Pertanian meluruskan isu masuknya beras ilegal dari Malaysia. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG - Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian Bambang meluruskan terkait informasi impor produk pertanian ilegal, khususnya beras dari luar negeri melalui Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dari informasi yang diterima karantina pertanian, kata dia, ada puluhan hingga ratusan karung beras ilegal yang masuk dari negeri jiran Malaysia dan Singapura.

"Ternyata, informasi itu tidak benar. Cuma isu saja," kata Bambang di Tanjungpinang, Selasa (27/12/2022).

Baca Juga

Menurutnya kondisi yang terjadi di lapangan ialah masyarakat/penumpang asal Kepri yang pulang dari Malaysia atau Singapura membawa beras ukuran 2 hingga 10 kilogram. Beras itu sudah melalui pemeriksaan karantina pertanian di pintu kedatangan guna memastikan produk makanan tersebut bebas dari hama penyakit.

"Kalau itu kita maklum, barangkali masyarakat mau coba makan beras dari luar negeri, jumlahnya pun sedikit," kata Bambang di Tanjungpinang, Senin.

Selain itu, Bambang juga memastikan pelayanan karantina berjalan lancar dan ketersediaan pangan tetap stabil pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Dalam upaya meningkatkan pengawasan lalu lintas komoditas pertanian, ia mengajak seluruh unsur pemerintahan daerah terus meningkatkan sinergi untuk bersama-sama melakukan pengawasan.

"Menjaga kelestarian sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama. Mari bersama-sama kita lakukan upaya melindungi negeri ini dari ancaman masuk dan tersebarnya hama penyakit," ujar Bambang.

Menurutnya memperlancar arus distribusi dari sentra produksi ke pasar merupakan intervensi sesuai dengan arahan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo agar penyediaan bahan pangan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Dengan demikian, percepatan layanan karantina yang sejalan dengan pengawasan keamanan pangan menjadi prioritasnya dan jajaran karantina pertanian.

"Kami terus meningkatkan sinergitas dengan instansi terkait dan pihak keamanan TNI/Polri guna mengawal ketersediaan pangan di Tanah Air," ungkap Bambang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement