REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara tegas menampik tudingan penyelewengan bantuan untuk korban bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tidak main-main, ia sendiri yang akan menindak jika ditemukan perbuatan curang.
“Di saat kondisi kita susah begini, ada kena bencana, harusnya kita peduli dulu. Kalau ada yang salah, korupsi di pertanian, aku pastikan 1 x 24 jam saya pecat. Kalau dalam perjalanan ada yang main-main, kami yang melapor langsung ke penegak hukum agar dihukum seberat-beratnya,” kata Mentan Amran saat pelepasan bantuan Kementan Peduli di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Ia menjelaskan secara perinci, kekeliruan yang sempat muncul dan diberitakan sebelumnya hanyalah kesalahan penulisan satuan.
“Begitu muncul beritanya, kami langsung cek di mana salahnya. Itu keliru dalam penulisan. Yang dikatakan 21 ribu itu bukan kilogram tetapi 21 ribu paket, satu paket 5 kilogram, dan ini bantuannya dalam bentuk barang,” kata Mentan Amran
Ia menekankan, bantuan tersebut berbentuk barang logistik yang dikirimkan mitra kerja Kementan.“Bantuan Kementan Peduli pengiriman itu bentuk barang. Dan itu barang yang dikirim para pengusaha, pengusaha minyak goreng kirim minyak goreng, pengusaha mi kirim mi instan. Jadi dalam bentuk barang kami kirim, kami kawal,” terangnya.
Mentan Amran juga mengucapkan terima kasih kepada media yang sigap menginformasikan kekeliruan satuan sehingga klarifikasi dapat segera dilakukan."Saya apresiasi media. Kalau ada kesalahan, kami perbaiki. Tapi jangan dibawa ke arah fitnah. Ini masa bencana, kita fokus bantu saudara-saudara kita,” katanya.
Pemerintah bergerak cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Melalui Kementan Peduli, terhimpun bantuan Rp 75,85 miliar yang disumbangkan oleh jajaran pegawai dan pejabat Kementan serta perusahaan mitra.
Selain Kementan Peduli, pemerintah juga menggelontorkan bantuan dengan total Rp 1,249 triliun yang terdiri atas bantuan reguler Rp 918 miliar dan bantuan nonreguler berdasarkan permintaan dari provinsi terdampak senilai Rp 330 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika