REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memposting video pendek di akun Instagram pribadinya @erickthohir yang memperlihatkan seekor tikus kecil berbulu tertangkap kamera sedang menyelinap di tengah rapat dan asyik makan potongan bolu di atas meja.
Video singkat itu mendapat perhatian publik. Pasalnya, Erick Thohir sedang melakukan sindiran keras kepada oknum pejabat di BUMN untuk tidak melakukan praktik korupsi di tubuh BUMN.
Pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Jakarta Prof. Supardji Ahmad mengatakan, komitmen Erick Thohir memberantas korupsi di BUMN harus dilakukan secara konsisten dan langkah tersebut patut diapresiasi.
Selama menjabat Menteri BUMN, Erick Thohir dinilai menaruh perhatian besar terhadap persoalan korupsi di perusahan pelat merah yang merugikan negara. Melalui kebijakan bersih-bersih BUMN, Erick Thohir menjadi yang terdepan dalam membongkar skandal korupsi, seperti Asabri dan Asuransi Jiwasraya yang telah membuat kerugian besar bagi negara.
“Komitmen Erick Thohir untuk memberantas korupsi di BUMN, karena BUMN kan memang harus bersih dari korupsi ya kan. Program bersih-bersih BUMN dari koruptor itu harus konsisten dan kalimat tadi merepresentasikan untuk membersihkan BUMN,” kata Prof. Supardji Ahmad saat dihubungi, Sabtu (24/12/2022).
Sindiran keras Erick Thohir kepada oknum pejabat BUMN, kata Prof. Supardi Ahmad, sebagai isyarat bersih-bersih di perusahaan negara akan terus dilakukan.
Dikatakan Prof. Supardji, kolaborasi dengan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan, seperti yang sudah dilakukan Erick Thohir bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) di kasus Jiwasraya dan lainnya.
“Melawan pelaku korupsi bisa dimulai dengan proses penegakan hukum, yang tegas, tuntas, dan lugas, tidak tebang pilih. Makanya, itu akan memberikan sebuah hasil yang signifikan dalam pemberantasan korupsi di BUMN,” jelasnya.
Dijelaskan Prof Supardji, langkah awal yang harus dilakukan Erick Thohir dalam membersihkan Kementerian BUMN dari praktik korupsi adalah merapikan proses rekrutmen pada jajaran direksi, komisaris hingga personil lainnya dengan tidak melibatkan kepentingan politik.
“Dari mulai proses rekrutmen jajaran direksi, komisaris, dan personil yang lain, mutasi dan sebagainya harus benar-benar menggunakan sistem. Jangan ada unsur politis. Itu akan membantu proses terciptanya BUMN yang bersih dari korupsi,” jelasnya.
“Jadi, ketegasan, kelugasan, ketuntasan, penegakan hukum jika ada orang terindikasi korupsi, itu akan mempengaruhi terciptanya BUMN bersih. Pengawasan yang intensif juga perlu dilakukan untuk meningkatkan BUMN yang bersih,” tambahnya.
Prof Supardji juga menyarankan agar Kementerian lain meniru cara Erick Thohir bersihkan praktik-praktik korupsi di tubuh BUMN. “Ini bisa diikuti pejabat lain, mungkin dengan cara halus yah. Dan, mungkin bisa menjadi refleksi untuk memperbaiki dirinya,” ungkapnya.
“Jadi kalau masalah hukum, itu akan bisa kontradiktif secara defentif, termasuk sindir, tujuannya supaya yang bersangkutan mengoreksi diri,” tutup Prof Supardji.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
