REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris menghadapi era penghematan yang lebih ketat daripada saat krisis keuangan 2008 silam. Kondisi tersebut disampaikan oleh mantan Gubernur Bank of England Mervyn King.

Menurut King, setiap orang akan dituntut membayar pajak yang jauh lebih tinggi untuk mendanai pengeluaran publik. Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt telah membatalkan hampir semua pemotongan pajak yang diumumkan oleh pemerintahan Liz Truss.

"Pemerintah akan mengambil keputusan sulit yang diperlukan untuk memastikan ada kepercayaan dan keyakinan dalam keuangan nasional kita," kata Hunt dilansir BBC, Ahad (23/10/2022).

King mengatakan publik harus mengetahui kesulitan yang dihadapi negara. Untuk mengimbangi belanja publik yang tidak menurun, menurut King, pajak harus naik untuk mengisi kesenjangan yang ada saat ini.

"Yang dibutuhkan adalah pemerintah benar-benar akan memberi tahu dengan jujur ​​bahwa ada penurunan standar hidup nasional sebagai dampak dukungan atas Ukraina dan menghadapi Rusia," kata King.

Setelah krisis keuangan 2007-2008, ketika sektor perbankan hampir runtuh, pemerintah memutuskan untuk memangkas pengeluaran publik. Pemotongan tersebut menjadi yang paling tajam sejak akhir Perang Dunia Kedua.

Menurut King, kebijakan serupa akan sangat sulit diterapkan saat ini, kecuali pemerintah harus menaikkan pajak lebih tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga masih menjadi tantangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika