REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Holding BUMN ultra mikro yakni PT Pegadaian dan BRI mengajak pelaku usaha memanfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) dari pemerintah. "Sebagai bentuk sinergi holding ini kan banyak segmen yang belum terlayani oleh lembaga keuangan baik itu perbankan maupun lembaga pembiayaan yang lain," kata Vice President Pegadaian Area Surakarta Suwarno di sela kegiatan Sosialisasi KUR di Solo, Rabu (12/10/2022).
Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya holding ini lebih banyak lagi masyarakat yang belum bankable atau layak mengakses perbankan bisa memperoleh solusi. "Dengan layanan yang lengkap, dengan tarif modal yang murah juga. Salah satunya Pegadaian diberikan kepercayaan menyalurkan KUR dengan skema syariah dengan batas pinjaman sampai dengan Rp 10 juta," katanya.
Ia mengatakan untuk di wilayah Solo Raya dan sekitarnya ada sekitar 1.000 nasabah yang sudah memanfaatkan fasilitas KUR dari Pegadaian. Dari angka tersebut pembiayaan yang sudah disalurkan sebesar Rp 8 miliar.
"Memang belum banyak karena baru dikenalkan dua bulan yang lalu. Meski demikian, target kami sampai akhir tahun paling tidak sampai Rp30 miliar," katanya.
Untuk merealisasikan target tersebut pihaknya menambah jumlah petugas internal untuk memberikan pelayanan kepada pelaku usaha yang ingin mengakses KUR. Senada, Pemimpin Cabang BRI Solo Sudirman Suranta mengatakan kesiapan pihak bank untuk mendampingi pelaku UMKM dengan program KUR dari pemerintah.
"Dengan KUR ini relaksasi banyak, mudah diakses oleh pelaku UMKM. Hampir Rp4 triliun kami lepas untuk KUR di wilayah Solo Raya. Targetnya Rp4,5 triliun," katanya.
Untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha, pihaknya juga menyelenggarakan pelatihan dengan menyasar ke sejumlah klaster, di antaranya klaster gitar dan sangkar burung.
"Secara otomatis kalau jadi nasabah BRI bisa jadi anggota Rumah BUMN, bisa pelatihan di sana dan menggunakan fasilitas di sana," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan terus meminta kepada kementerian terkait untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan yang bertujuan mempercepat proses pemulihan ekonomi usai pandemi Covid-19.
"Khususnya kepada pelaku usaha mikro sebagai penyangga kekuatan ekonomi nasional kita, karena 97 persen angkatan kerja kita terserap di pelaku usaha mikro dan menengah. Kalau ini tidak tertangani dengan baik maka penyumbang hampir 60 persen PDB pasti akan terganggu," katanya.
Oleh karena itu, dikatakannya, diperlukan akselerasi kebijakan untuk memperkuat kondisi ekonomi dari berbagai sisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika