Rabu 05 Oct 2022 02:28 WIB

Jokowi Minta Pengembangan Lumbung Pangan Lebih Maksimal

Menurut Mentan Syharul pengembangan food estate hingga saat ini cukup baik.

Rep: Dessy Suciati Saputri / Red: Nidia Zuraya
Presiden Joko Widodo (tegnah) menyiram bibit pohon manggadi sela-sela peluncuran program lumbung pangan atau food estate berbasis mangga di Gresik, Jawa Timur, Selasa (22/8/2022). ilustrasi
Foto: ANTARA/Miftahul Faiz
Presiden Joko Widodo (tegnah) menyiram bibit pohon manggadi sela-sela peluncuran program lumbung pangan atau food estate berbasis mangga di Gresik, Jawa Timur, Selasa (22/8/2022). ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong pengembangan lumbung pangan atau food estate di berbagai wilayah. Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Presiden meminta agar pengembangan food estate dapat lebih maksimal.

“Cadangan-cadangan lahan kita di Kalimantan, di Sumatera Utara, di Papua, di Maluku harus menjadi bagian-bagian dari strategi kita dan di sana Presiden mengarahkan food estate agar bisa dilakukan lebih maksimal,” kata Mentan usai rapat terbatas, di Komplek Istana Presiden, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga

Menurut Syahrul, pengembangan food estate hingga saat ini cukup baik. Ia mencontohkan, lahan-lahan di Kalimantan yang sebelumnya hanya mampu memproduksi sekitar 3 ton, kini bisa meningkatkan produksi panen hingga 4-5 ton.

Meskipun begitu, ia mengakui terdapat juga beberapa lahan yang justru tak berhasil meningkatkan produktivitas panen. Namun, menurutnya, jumlah lahan yang gagal itu hanya sedikit jika dibandingkan dengan yang berhasil.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Kementerian Pertanian telah mengembangkan lumbung pangan di sejumlah wilayah di Indonesia.

“Ini yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian itu sekitar 60 ribuan (hektare), di mana tahun 2020 itu 30 ribu hektare, kemudian di tahun 2021 itu 14 ribu hektare, dan kemudian ada ekstensifikasi sebanyak 16 ribu hektare,” ujar Airlangga saat konferensi pers di Kantor Presiden.

Salah satu wilayah pengembangan lumbung pangan yang dilaporkan kepada Presiden yaitu Kalimantan Tengah. Jokowi meminta agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat menyediakan saluran air dan membantu pengolahan lahan.

“Sehingga nanti Kementerian Pertanian tinggal masuk pada lahan yang sudah siap. Pengembangan di lahan yang sudah siap, disiapkan oleh PUPR,” tambah dia.

Sedangkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah menyiapkan Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur sebagai wilayah pengembangan lumbung pangan dengan komoditas jagung dan sorgum. Airlangga menyebut ketersediaan air dan pupuk menjadi perhatian pemerintah di wilayah tersebut.

“Belu dipersiapkan seluas 559 hektare dan ini komoditasnya adalah jagung, dan ini akan terus diikuti oleh pemerintah. Di Sumba Tengah seluas 10 ribu hektare dan ini realisasinya sudah hampir 10 ribu hektare. Ketersediaan air dan pupuk menjadi perhatian pemerintah,” lanjutnya.

Di Papua, pemerintah mendorong pengembangan lumbung pangan di daerah Merauke seluas 1 juta hektare dan di Keerom seluas 3.000 hektare. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan lumbung pangan di wilayah Sumatra Utara dengan target luas lahan mencapai 22 hektare.

“Terkait food estate di Sumut ini realisasinya dari target 22 hektare adalah 7 hektare. Ini diberikan penugasan kepada Bupati Humbahas (Humbang Hasundutan) sebagai penanggung jawab sesuai dengan keputusan dari Menko Marinves. Namun, ini (Sumatra Utara) akan punya potensi lebih besar lagi dan diberi tugas kepada Menteri Pertanian untuk juga melakukan intervensi kegiatannya,” jelas Airlangga.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement