REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami surplus sebesar Rp 107,4 triliun pada Agustus 2022. Adapun realisasi ini setara 0,58 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN pada Agustus 2022 masih berada dalam kondisi surplus atau sudah terjadi selama delapan bulan berturut-turut. "Overall balance pada Agustus 2022 juga surplus Rp 107,4 triliun, atau dalam hal ini 0,58 persen dari PDB kita," ujarnya saat konferensi pers APBN KiTA, Senin (26/9/2022).

Menurutnya surplus APBN pada Agustus 2022 senilai Rp 107,4 triliun atau tumbuh dari posisi Juli 2022 yang surplus Rp 106,1 triliun (0,57 persen terhadap PDB). Selain itu, kondisi Agustus 2022 berbalik positif dari catatan Agustus 2021 yang defisit Rp 383,2 triliun (2,32 persen terhadap PDB).

Adapun kondisi surplus APBN pada Agustus 2022 terjadi karena pendapatan negara sebesar Rp 1.764,4 triliun dan belanja negara Rp 1.657 triliun. Pendapatan negara tumbuh 49,8 persen (year on year/yoy), sementara belanja negara naik 6,2 persen (yoy).

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah memang berhasil menjaga keuangan negara tetap surplus hingga bulan lalu. Adapun proyeksi pada akhir tahun tetap akan terjadi defisit. Namun, dia meyakini defisit APBN bisa lebih rendah dari outlook saat ini, yakni 3,92 persen.

Pada Agustus 2022, keseimbangan primer tercatat surplus Rp 342,1 triliun atau naik dari posisi Juli 2022 sebesar Rp 316,1 triliun. Selain itu, dia menyebut keseimbangan primer pun tercatat berbalik membaik dari posisi Agustus 2021 yang masih negatif Rp 170 triliun.

Sri Mulyani menyebut sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) pada Agustus 2022 sebesar Rp 394,2 triliun. Angkanya bertambah dari posisi Juli 2022 senilai Rp 302,8 triliun dan naik tinggi dari posisi Agustus 2021 sebesar Rp 148 triliun.

"Dengan surplus ini, dan issuance utang yang jauh lebih rendah, defisit yang lebih rendah, menjadikan strategi APBN kita sangat sesuai dengan tantangan saat ini yang berasal dari cost of fund yang tinggi, guncangan di sektor keuangan, maupun tren kenaikan suku bunga dan penguatan dolar AS," ucapnya.

Dari sisi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.378 triliun atau naik 53,2 persen secara tahunan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 386 triliun atau naik 38,9 persen secara tahunan. Jika dirinci, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.178,1 triliun atau naik 8,3 persen dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 478,9 triliun atau naik 1,3 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika