REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris, Liz Truss mengumumkan pada Kamis (8/9/2022) bahwa pemerintah akan membatasi harga energi domestik untuk rumah dan bisnis. Langkah itu guna meredakan krisis biaya hidup yang telah membuat penduduk di seluruh Inggris menghadapi musim dingin yang suram.
Langkah tersebut menjadi intervensi besar pemerintah Inggris dalam perekonomian oleh Truss yang beraliran konservatif pasar bebas.
Dia mengatakan, dia lebih menyukai pemotongan pajak daripada pemberian. Namun, dia telah dipaksa untuk bertindak berdasarkan skala krisis karena perang Rusia di Ukraina telah membuat harga energi melonjak.
Truss juga mengatakan dia akan menyetujui lebih banyak pengeboran minyak Laut Utara dan mencabut larangan fracking untuk meningkatkan pasokan energi domestik.
Itu adalah pengumuman kebijakan besar dari seorang perdana menteri yang baru menjabat pada hari Selasa. Kebijakan itu pun dibayangi oleh kekhawatiran tentang Ratu Elizabeth II, yang meninggal Kamis sore pada usia 96 tahun setelah 70 tahun di atas takhta.
Dalam pernyataan energinya, Truss mengatakan, "kami mendukung negara ini melalui musim dingin ini dan berikutnya dan mengatasi akar penyebab harga tinggi sehingga kami tidak pernah berada di posisi yang sama lagi."
Truss mengatakan jaminan harga energi untuk dua tahun. Tagihan rumah tangga rata-rata untuk pemanas dan listrik dipastikan tidak akan lebih dari 2.500 pound (2.872 dolar AS) per tahun.