REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan, menghadapi 2023 bukan hal mudah, sebab kondisinya akan sangat dinamis. Menurutnya, sektor pertanian dan pangan tahun depan bakal dipengaruhi ekonomi global, situasi politik dalam negeri, serta perubahan iklim.

Ia mengatakan, bantuan sosial pun menjadi bagian yang harus diperhatikan. Itu karena, dalam beberapa kondisi tertentu, masyarakat terutama petani membutuhkan berbagai bantuan tersebut.

"Bansos akan menjadi fokus tersediri," tegas Syahrul dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta yang dipantau secara virtual, Kamis (8/9/2022). Ia melanjutkan, kondisi politik dalam negeri menjelang pemilu pada 2024 harus pula direspons dengan mempercepat realisasi aspirasi sektor pertanian lebih awal.

Ia menuturkan, bantalan utama menghadapi turbulensi kondisi global maupun nasional yaitu lewat pertanian. "Maka Kementerian Pertanian (Kementan) pengawal garda dari gejolak ekonomi dan sosial yang ada," katanya.

Pada kesempatan itu, dirinya menyebutkan, ada empat program utama Kementan tahun depan. Pertama, program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas. Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri. Ketiga, program pendidikan dan vokasi, serta keempat program dukungan manajemen.

"Dengan berpatokan dari program-program tersebut, ada beberapa target produksi komoditas utama pada 2023," ujar Syahrul. Target itu meliputi produksi padi sebesar 54,5 juta ton, jagung 23,05 juta ton, kedelai 590 ribu ton, cabai 2,93 juta ton, bawang merah 1,71 juta ton, tebu 37,15 juta ton, dan daging sapi kerbau 465 ribu ton.

Ia menjelaskan, Kementerian Pertanian mendapatkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 1,7 triliun pada 2023 menjadi Rp15,4 triliun. Tambahan anggaran sebesar itu akan digunakan untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sebesar Rp 1,25 triliun lalu pengembangan produksi kedelai nasional sebesar Rp 450 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika