REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, mayoritas masyarakat tidak setuju dengan keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam paparannya menyebutkan, sebanyak 58,7 persen responden yang disurvei menolak kenaikan harga BBM meskipun demi mengurangi beban APBN.
"Lagi-lagi hampir 60 persen masyarakat menyatakan sebaiknya BBM nggak usah dinaikkan, walaupun itu menambah utang, jadi kebijakan menaikkan harga BBM itu bukan kebijakan populer saya kira," kata Djayadi dalam paparannya secara daring, Ahad (4/9/2022).
Djayadi mengatakan, dari responden yang disurvei, hanya 26,5 persen setuju harga BBM dinaikkan. Alasan mereka setuju yakni supaya mengurangi beban APBN dan tidak menambah beban utang.
Karena itu, Djayadi menilai kebijakan menaikkan BBM oleh pemerintah yang diberlakukan mulai Sabtu (3/9/2022) kemarin sebagai kebijakan yang tidak populer. Dia memprediksi kebijakan ini akan memiliki efek negatif terhadap kepuasan kinerja presiden.
"Nanti kita lihat kepuasan pemmenaikan BBM pertalite dan solar nanti punya efek negatif terhadap kepuasan kinerja presiden, itu baru kita bisa liat beberapa waktu ke depan," kata dia.
Selain itu, survei terkait penggunaan aplikasi My Pertamina juga masih rendah, yakni hanya 21,3 persen responden yang setuju. Dia mengatakan, mayoritas responden atau sekitar 73,2 persen tidak setuju penggunaan aplikasi tersebut.
"Jadi ini belum menjadi isu yang populer di kalangan masyarakat," kata dia.
Survei LSI bertajuk Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024 ini dilakukan periode 13-21 Agustus 2022 dengan jumlah 1.220 responden. Populasi responden adalah warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah dan dipilih secara random dan diwawancarai tatap muka.
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel dan margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar +/- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika