Sabtu 03 Sep 2022 16:30 WIB

Alasan Pemerintah Alihkan Anggaran Subsidi BBM

Selama ini BBM penyaluran subsidi tidak tepat sasaran.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolandha
Petugas mengganti papan harga SPBU jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.
Foto: ANTARA/Galih Pradipta
Petugas mengganti papan harga SPBU jelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter serta Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter yang mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengalihkan anggaran subsidi BBM  kepada bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Hal tersebut dilakukan karena selama ini BBM subsidi diberikan namun tidak tepat sasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui dengan adanya pengalihan tersebut, dana subsidi masih akan dinikmati oleh mereka yang mempunyai mobil. "Jadi memang subsidi yang melalui komoditas seperti BBM tidak bisa dihindarkan pasti dinikmati oleh kelompok yang memiliki kendaraan yang konsumsi subsidi tersebut," kata Sri dalam konferensi video, Sabtu (3/9/2022).

Baca Juga

Untuk itu, Sri menegaskan pemerintah mencoba menciptakan keadilan yang lebih baik dengan mengalihkan subsidi BBM dengan bantuan sosial kepada kelompok 40 persen terbawah. Kelompok tersebut yakni 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan menerima bantuan sosial.

"Sekitar 20,65 juta KPM itu 30 persen masyarakat termiskin. Kemudian dari bantuan yang akan diberikan Kemenaker kira-kira meng-cover mendekati 50 persen masyarakat yang dalam posisi ekonomi terbawah," jelas Sri.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak dunia. Jokowi menegaskan sebetulnya menginginkan harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN.

Hanya saja, Jokowi menuturkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM pada 2022 telah meningkat tigakali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Jokowi menuturkan angka tersebut akan meningkat terus.

"Dan lagi lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil pribadi," ucap Jokowi.  

Jokowi menuturkan seharusnya uang negara diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi akan mengalami penyesuaian," jelas Jokowi.

Jokowi mengatakan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,6 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan diberikan mulai September selama empat bulan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement