REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah mengembangkan Kerangka Ekonomi Digital Nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif di Indonesia. Ekonomi digital menghadirkan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.
Ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat pada 2025, menciptakan jutaan lapangan kerja baru pada periode yang sama, dan berkontribusi pada pertumbuhan tambahan.
Saat memberikan opening remarks secara virtual pada acara RICH Future Knowledge Cloud Dialogue: 100,000 Digital Talents, AI Governance and Human Awareness Based Compass For Happy Digital Ecosystem yang diselenggarakan bersama oleh Tsinghua Southeast Asia Center & Institute for AI International Governance of Tsinghua University, Rabu (25/8), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bisnis di Indonesia semakin mengadopsi teknologi digital untuk berinovasi dan berkembang.
“Kerangka Ekonomi Digital Nasional yang Indonesia kembangkan adalah untuk mendorong kolaborasi. Lalu menumbuhkan sinergi, memaksimalkan upaya leapfrog, memastikan inklusivitas dan keberlanjutan, serta memastikan fondasi ekonomi digital Indonesia diprioritaskan,” ujar Airlangga.
Saat ini Indonesia sudah memiliki banyak start-up dari berbagai sektor dan beberapa diantaranya telah terdaftar di bursa saham. Juga lebih banyak masyarakat, terutama anak muda Indonesia yang paham digital dan terhubung ke internet, yang memungkinkan untuk mengakses lebih banyak produk dan layanan serta mengembangkan keterampilan digital.
Hanya saja, kata dia, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dan membutuhkan solusi yang terkoordinasi lintas sektor. Terdapat tiga tantangan digital saat ini, yaitu penanaman talenta digital, promosi penelitian dan Inovasi digital dalam bisnis, dan pembentukan infrastruktur digital dan fisik.
Guna penanaman talenta digital, Indonesia telah menyiapkan beberapa agenda di antaranya mempersiapkan anak-anak dan siswa untuk tuntutan pekerjaan di masa depan dengan menjadikan Teknologi Informasi dan Komuunikasi (TIK) sebagai bagian inti dari kurikulum pendidikan dan kejuruan. Memberi pekerja skema pembelajaran dan pelatihan seumur hidup untuk membantu mereka menavigasi dinamika tenaga kerja yang didorong oleh munculnya teknologi.
Memastikan masyarakat agar dapat memahami teknologi digital dengan cara yang dapat membantu mereka membuat pilihan yang lebih terinformasi dan cerdas yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang sehat. Lalu isu kedua yakni promosi penelitian dan inovasi digital dalam bisnis dengan fokus pada peningkatan inovasi di kalangan bisnis termasuk start-up, UMKM, laboratorium penelitian, instansi pemerintah, dan akademisi.
"Kita perlu membangun lingkungan yang kondusif. Maka banyak pemangku kepentingan dapat berkolaborasi lintas sektor dan industri dan mendorong investasi untuk mendukung kemampuan dan keinginan organisasi untuk meneliti, mengembangkan, dan menerapkan teknologi digital yang inovatif,” ujar dia.
Sedangkan untuk pembentukan infrastruktur digital dan fisik, pemerintah perlu membangun infrastruktur digital dan fisik utama baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Terutama untuk konektivitas Internet agar lebih mudah diakses dan terjangkau bagi individu, bisnis, dan instansi pemerintah di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika