REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik mencatat angka inflasi mencapai 4,94 persen pada Juli 2022 ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, angka inflasi nasional saat ini masih terkendali karena didukung subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk BBM seperti pertalite, pertamax, solar, serta LPG dan juga listrik.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
“Angka inflasi yang berada di angka 4,9 persen tadi itu masih didukung oleh tidak naiknya harga BBM kita, pertalite, pertamax, solar, LPG, listrik, itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian,” ujar Jokowi.
Anggaran subsidi yang diberikan pemerintah untuk mengendalikan kenaikan berbagai harga kebutuhan pun mencapai Rp 502 triliun pada tahun ini.“Angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu, untuk apa untuk menahan agar inflasinya tidak tinggi,” kata dia.
Baca juga : Pertamina Berikan BBM Gratis Kepada Konsumen di Palangka Raya
Namun, Jokowi menyampaikan bahwa anggaran APBN tak bisa terus menerus digunakan untuk memberikan subsidi sebesar ini.
“Tapi apakah terus menerus APBN akan kuat? Ya nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan,” kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi pun meminta seluruh jajarannya agar tak lagi bekerja rutinitas dan standar mengingat kondisi sulit yang tengah dihadapi dunia saat ini. Situasi yang dihadapi dunia masih sangat sulit sejak terjadinya pandemi Covid-19 dan diikuti terjadinya krisis pangan, krisis energi, dan bahkan krisis keuangan.
“Tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar pakem, ga bisa. Para menteri, gubernur, bupati, walikota, juga sama, ga bisa lagi kita bekerja rutinitas. Enggak. Ga bisa kita bekerja hanya melihat makronya saja, ga bisa. Ga akan jalan, percaya saya. Makro dilihat, mikro dilihat, lebih lagi harus detil juga dilihat lewat angka-angka dan data-data,” jelasnya.
Baca juga : Airlangga Sebut Harga BBM Indonesia Terbilang Murah di ASEAN
Ikuti Whatsapp Channel Republika