REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah masih akan memberikan subsidi dan kompensasi untuk menjaga stabilitas harga beberapa komoditas pada tahun depan. Ia menyebut, subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502 triliun, pada tahun depan angkanya masih akan sangat besar.
Namun, ia enggan menyampaikan berapa jumlah subsidi yang akan digelontorkan pemerintah pada 2023. Menurutnya, Presiden Jokowi akan menyampaikannya dalam pidato nota keuangan di DPR pada Selasa (16/8/2022) nanti.
"Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp 502 triliun, pada tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/8/2022).
Ia menjelaskan, pemerintah masih akan berupaya menstabilkan beberapa harga barang pada tahun, dengan konsekensi subsidi yang akan diberikan pun mengalami peningkatan.
"Artinya, tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat," jelas dia.
Lebih lanjut, Menkeu mengatakan, pendapatan negara pada tahun depan menjadi salah satu yang perlu diperhatikan. Karena pada tahun ini ///windfall profit yang berasal dari komoditas sangat tinggi.
"Kita memproyeksikan dari sisi pajak kita mendapatkan Rp 279 triliun penerimaan pajak yang berasal dari komoditas. Ini mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi ini untuk tahun depan," ujar Sri Mulyani.
Sementara dari sisi bea cukai, pemerintah mendapatkan bea keluar Rp 48,9 triliun pada 2022, terutama untuk komoditas seperti CPO. Kondisi ini dinilai tidak akan terulang kembali di tahun depan, karena harga minyak yang pada tahun ini mencapai 95 atau di atas 100 dolar per barel, pada tahun depan diperkirakan akan melemah di level 90.
"Dan untuk harga-harga seperti batubara yang mencapai 244 dolar, tahun depan diperkirakan akan lebih lemah yaitu pada level 200. Sedangkan untuk CPO yang pada 1.350 diperkirakan juga akan menurun di bawah 1.000. Ini semuanya harus dipertimbangkan di dalam mengestimasi penerimaan negara tahun depan," kata dia.