Sabtu 30 Jul 2022 15:35 WIB

Erick Thohir: BUMN Bisa Efisiensi, Asal tidak Manja

Erick menyoroti kinerja keuangan PLN.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Nidia Zuraya
Menteri BUMN Erick Thohir
Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Menteri BUMN Erick Thohir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan sektor kelistrikan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat dan juga perekonomian Indonesia. Hal ini yang menjadi dasar di balik tingginya biaya investasi dalam sektor kelistrikan.

"Sering dibilang PLN utangnya Rp 500 triliun. Indonesia saat itu dengan pertumbuhan yang tinggi memang memerlukan investasi percepatan ketenagalistrikan, ingat kita pernah punya program 35 ribu megawatt (MW) karena industri kita naik," ujar Erick di Jakarta, Jumat (29/7/2022).

Baca Juga

Erick menyampaikan program yang diluncurkan pada 2015 merupakan upaya pemerintah dalam mencukupi kekurangan listrik. Namun, Erick tak menampik jika perjalanan program ini tak selalu mulus lantaran munculnya pandemi Covid-19.

"Sekarang memang karena Covid-19 kita kelebihan listrik hampir 16 ribu MW, tapi waktu itu kekurangan listrik 35 ribu MW. Ini sesuatu yang terjadi tidak bisa dipilih. Kalau menyalahkan menteri dan dirut sebelumnya juga tidak bijak apakah bijak, kita yang saat ini diberi amanah ya kita harus tanggung jawab sama-sama," ucap Erick.

 

Begitu tahu utang PLN mencapai Rp 500 triliun, Erick pun meminta perusahaan setrum pelat merah itu untuk mengurangi capital expenditure (capex) atau belanja modal sebesar 25 persen hingga 50 persen. Menurut Erick, pengurangan belanja modal terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi perusahaan.

"Alhamdulillah terjadi pengurangan, saat itu angkanya sampai hampir Rp 20 triliun sampai Rp 30 triliun, bisa kok kita kalau mau efisien, kita ini manja aja," lanjut Erick.

Tak hanya membenahi aspek belanja modal, Erick juga memperbaiki sistem kelistrikan dengan digitalisasi. Dengan cara ini, sistem kerja PLN tak hanya akan lebih efisien, melainkan juga meminimalisir praktik negatif di lapangan.

"Kalau isu kelistrikan biasanya kirim orang, lalu kadang-kadang meteran sendiri ada isu diatur-atur. Saya telepon direksi kalau ada yang main-main begini, copot, karena ini menyangkut pelayanan ke publik," ungkap Erick.

Dengan kebutuhan kelistrikan yang besar dan juga sebagai korporasi, Erick menilai hal yang wajar jika PLN meraih keuntungan. Namun, Erick meminta PLN juga menyeimbangkan keuntungan.

"Selama ini PLN untung, tapi kalau PLN untungnya kebanyakan juga nggak boleh karena ini bagian dari pelayanan masyarakat, tapi kalau rugi itu yang salah. Jadi harus pas keuntungannya," kata Erick menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement