REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Center of Economic and Law Studies memberikan sejumlah menteri-menteri yang bersinggungan dengan ekonomi saat ini rapor merah atau penilaian buruk.
Pernyataan ini disampaikan ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistir, saat diskusi daring yang digelar Polemik Trijaya, Sabtu (11/6/2022). “Oh iya (rapor merah) empat dari 10,” katanya dalam diskusi dengan tema “Jangan pegel nunggu reshuffle,”tersebut.
Penilaian buruk itu disebutnya karena beberapa catatan, yakni terkait kinerja para menteri yang disebutnya tidak memberikan hasil yang baik.
“Minyak goreng gonta-ganti kebijakan mulai dari pelarangan ekspor kemarin, ada harga eceran tertinggi, sekarang ada minyak goreng itu kalau beli harus pakai aplikasi. Makin rumit ternyata, tapi masalahnya nggak selesai,” ujarnya.
Dia juga mencatat ada koordinasi yang kurang baik antarkementerian yang membuat kendala dalam program kementerian sendiri.
Salah satunya adalah terkait data masyarakat ekonomi lemah untuk akses pembelian pertalite. Data yang sebenarnya sudah tersedia di data terpadu kesejahteraan sosial tapi belum dipakai oleh lembaga terkait.
“Belum mau memakai data itu, jadi kalau mau beli pertalite kedepannya harus pakai apalikasi My Pertamina. Ini kan artinya ada ketidakpercayaan sesama kementerian. Soal masalah data saja belum selesai sampai sekarang,” terangnya.
Catatan lainnya adalah terkait kesiapan menteri-menteri itu untuk menghadapi tantangan baru pascapandemi Covid-19. Hal ini karena setelah pandemi berakhir, para menteri dituntut bukan hanya memulihkan perekonomian seperti sebelum pandemi, melainkan juga untuk menghadapi tantangan baru yang berbeda.
Kemudian Bhima juga menekankan bahwa menjelang tahun politik ini, beberapa menteri justru lebih terlihat sibuk untuk menjalani kegiatan politiknya ketimbang menjalankan tugas-tugasnya di kementerian. Dia berharap agar menteri-menteri itu mampu membagi waktu antara tugas dan keinginan elektoralnya.
“Mulai jelang tahun politik sebenarnya suhu politiknya sudah panas mulai dari sekarang sampai nanti 2023-2024. Nah ini diharapkan pak Jokowi juga melihat gimana menteri itu bisa membagi waktu antara sibuk safari politik dengan kinerjanya. Karena yang dikhawatirkan kalau dari persepsi ekonomi, adalah menteri yang kemudian terlalu fokus soal elektoral maka dia nggak akan fokus untuk membagi terhadap kinerja-kinerja yang memang menjadi PR utama,” katanya.
Jikapun terjadi reshuffle, dia berharap agar nomenklatur kementerian bisa menjadi lebih efektif dan efisien. “Mungkin bukan hanya reshuffle, tapi mungkin ada pembaruan dalam hal nomenklatur kementerian,” ucapnya.
“Kita nggak perlu terlalu banyak, terlalu gemuk tapi yang penting kinerjanya efektif dan memang bisa membantu pak Presiden menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sekarang,” kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika