REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kedaulatan energi sangat krusial di tengah ketidakstabilan geopolitik global. Ia mengingatkan, ketahanan energi nasional saat ini hanya mencapai sekitar 21 hari.

Bahlil menjelaskan, ketergantungan impor minyak yang masih tinggi membuat Indonesia rentan jika terjadi gangguan pasokan akibat perang atau konflik global. Konsumsi minyak nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, dengan impor sekitar 1 juta barel per hari.

“Kita ini punya daya cadangan ketahanan energi cuma 21 hari. Cukup perang, tidak ada kapal yang masuk, lampu semua mati, tinggal batu bara,” kata Bahlil dalam kuliah umum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai konsekuensi perubahan drastis struktur energi nasional dibanding era 1996–1997. Saat itu, lifting minyak Indonesia mencapai 1,5–1,6 juta barel per hari, konsumsi sekitar 500 ribu barel per hari, dan ekspor mendekati 1 juta barel per hari. Kontribusi sektor migas terhadap APBN pun berada di kisaran 40–44 persen.

Menurut Bahlil, tren lifting terus menurun pascareformasi dan dalam satu dekade terakhir sering tidak mencapai target APBN. Pada 2024, realisasi lifting tercatat sekitar 580 ribu barel per hari.

“Target APBN kita lifting 605 ribu barel per hari. Ini baru pertama kali dalam 10 tahun terakhir bisa tercapai 605 ribu barel per hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, capaian 2025 yang menembus 605 ribu barel per hari diraih tanpa penemuan blok besar baru. Pemerintah fokus melakukan pembenahan regulasi, manajerial, serta pendekatan kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Bahlil memerinci, terdapat sekitar 39.800 sumur migas di Indonesia, namun hanya sekitar 17 ribu sumur yang aktif berproduksi. Sisanya merupakan sumur idle, sebagian besar berusia tua.

“Sumur-sumur yang sudah lama ini kita suntik pakai teknologi. Enggak ada cara lain. EOR salah satu di antaranya,” ujarnya.

Pemerintah juga memberikan fleksibilitas skema bagi hasil, baik gross split maupun cost recovery, dengan mempertimbangkan keekonomian proyek. Sumur idle yang tidak dikelola optimal akan dikerjasamakan agar kembali produktif.

Langkah lain ditempuh dengan mendorong percepatan proyek-proyek yang telah mengantongi persetujuan pengembangan (plan of development/POD) namun belum masuk tahap konstruksi. Dari 301 wilayah kerja yang telah menyelesaikan POD dan belum berjalan, salah satunya adalah Blok Masela.

Ikuti Whatsapp Channel Republika