REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyalurkan dana Rp 110,03 triliun untuk program insentif biodiesel hingga akhir 2021.
Program insentif biodiesel oleh BPDPKS yang hingga tahun lalu menelan anggaran Rp 110,03 triliun tersebut digunakan untuk menyalurkan 33,05 juta kiloliter demi menjaga stabilitas harga CPO, kemandirian energi, dan pengurangan emisi. "Sampai 2021 BPDPKS telah menyalurkan dana belanja Rp119,05 triliun di antaranya untuk program selisih harga biodiesel (insentif) Rp 110 triliun dengan volume 33,05 juta kiloliter," kata Hadiyanto dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (21/3/2022).
Sementara, untuk tahun ini, BPDPKS akan memberikan insentif atau menyalurkan dana pembiayaan selisih harga biodiesel Rp 4,1 triliun untuk 10,15 juta kiloliter. Tahun ini, BPDPKS turut menyediakan dana dalam rangka pembayaran selisih harga acuan keekonomian dengan harga eceran tertinggi untuk 1,2 Juta kiloliter.
Tak hanya insentif, tahun ini BPDPKS juga akan melaksanakan program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang ditargetkan mencapai 180 ribu hektare dengan dana Rp 1,2 triliun. Program PSR hingga tahun lalu telah terealisasi pada 242.537 hektare lahan dengan dana yang tersalur sebesar Rp 6,59 triliun.
Program lain yang akan dilaksanakan BPDPKS tahun ini adalah penyaluran dana program sarana dan prasarana yang meliputi 50 paket mencapai Rp 117 miliar serta pengembangan SDM sawit kepada 3.000 orang dengan anggaran Rp 115 miliar. Terakhir, BPDPKS akan melakukan 75 riset penelitian dan pengembangan dengan dana Rp 115 miliar sekaligus melaksanakan 60 kegiatan dalam rangka kemitraan dan promosi dengan anggaran Rp 75 miliar.
"Hingga tahun lalu, program penelitian dan pengembangan mencapai Rp 413 miliar dengan output 234 kontrak kerja sama, 213 publikasi, 42 paten dan enam buku," jelas Hadiyanto.
Ia menuturkan seluruh kegiatan BPDPKS dilakukan melalui pagu belanjanya tahun ini sebesar Rp 5,8 triliun yang berpotensi mengalami penambahan sesuai perkembangan kenaikan harga sawit dan kebutuhan belanja.
Untuk target PNBP BPDPKS tahun ini mencapai Rp 32,44 triliun meliputi pungutan dana ekspor Rp 32,39 triliun dan pengelolaan dana Rp 55 miliar.Total pendapatan BPDPKS tahun lalu sebesar Rp 72,453 triliun berasal dari pungutan ekspor Rp 71,64 triliun dan pengelolaan dana Rp 810 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
