REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Demi meningkatkan produktivitas dan produk sawit rakyat, pemerintah terus berkomiten mendukung sektor perkebunan kelapa sawit. Salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting.
Pada 2023, realisasi program PSR mencapai 53.012 hektare. Angka itu meningkat 72,35 persen dibandingkan capaian 2022 yang sebesar 30.759 hektare dengan penyaluran dana PSR pada 2023 mencapai Rp 1,5 triliun yang diberikan kepada 21.020 pekebun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyoroti beberapa poin krusial dari rapat tersebut. Salah satunya terkait realisasi program penanaman kembali atau replanting sawit yang hanya mencapai 30 persen dari target yakni 180 ribu hektare.
Airlangga menekankan, salah satu penghambat utamanya yakni regulasi yang mempersulit proses replanting bagi pekebun rakyat. "Salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi, maka tadi diminta agar Kementan mengkaji Peraturan Menteri pertanian ini karena kebun rakyat tidak bisa di-replanting karena diminta dua hal. Satu, selain sertifikat, diminta juga rekomendasi dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan),” tuturnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/2/2024).
Dalam Program PSR, pada tahun pertama pekebun sawit rakyat bisa mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 30 juta per hektare dengan maksimal luasan kebun empat hektare. Untuk tahun kedua dan selanjutnya, pekebun dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan batas maksimal pagu Rp 500 juta dengan bunga enam persen per tahun.
Airlangga menuturkan, saat ini sedang diajukan usulan kenaikan dana bantuan tersebut menjadi Rp 60 juta untuk biaya pembangunan kebun, perawatan, tanaman sela, pendampingan sampai dengan tanaman mulai berbuah (P0–P3) dengan kebutuhan biaya Rp 10,8 triliun. “Kami juga usulkan kenaikan dana untuk replanting yang sekarang diberikan Rp 30 juta itu untuk dinaikkan ke Rp 60 juta. Kenapa harus dinaikkan ke Rp 60 juta? Karena dari hasil kajian naskah akademik dan juga dari hasil komunikasi dengan para pekebun, itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun keempat," ujar dia.
Selain itu, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sedang mempersiapkan program beasiswa untuk menciptakan sumber daya manusia kelapa sawit yang unggul dan menjamin keberlanjutan industri kelapa sawit sesuai dengan tantangan industri dan prinsip keberlanjutan. Lalu mengenai keterlanjuran lahan, dilihat dari daftar yang sudah masuk, dinilai keluarannya masih sangat sedikit.
"Padahal ini sudah masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan sudah dikerjakan sejak tahun 2021. Oleh karena itu perlu ada percepatan penyelesaian keterlanjuran lahan untuk pekebun rakyat. Termasuk untuk pembagian wilayah TORA-nya juga harus didorong,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
