REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) mengoperasikan Jaringan Transmisi 150 kV Pasaman - Simpang Empat dan GI 150 kV Simpang Empat guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan keandalan kelistrikan di kabupaten Pasaman, Sumatra Barat (Sumbar).
PLN mengoperasikan infrastruktur ketenagalistrikan yaitu Gardu Induk 150 kV Simpang Empat pada tanggal 04 Maret 2022. Pengoperasian ini diawali dengan pemberian tegangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Pasaman - Simpang Empat Line 2 sepanjang 52,61 kms yang menghubungkan antara Gardu Induk 150 kV Simpang Empat dengan Gardu Induk 150 kV Pasaman dengan kapasitas Trafo Daya 1x 60 MVA.
Dengan beroperasinya Line 2 ini, keandalan Transmisi 150 kV Pasaman - Simpang Empat menjadi semakin baik, dimana Line 1 GSW (Ground Steel Wire) telah berhasil dioperasikan pada 3 Januari 2022. Dengan penambahan 60 MVA dari Gardu Induk 150 kV Pasaman, saat ini total kapasitas Gardu Induk terpasang di Sumatera Barat menjadi 1.464 MVA dan diharapkan dapat menopang pemenuhan target Proyeksi Penjualan Tenaga Listrik di Sumatera Barat untuk tahun 2022 sebesar 3.814 GWh, atau tumbuh sekitar 6,32%.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (PLN UIP Sumbagteng), Alland Asqolani mengapresiasi pemerintah daerah dan masyarakat Pasaman yang telah ikut mendukung proses pembangunan GI dan SUTT.
"Pembangunan GI dan SUTT ini memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 79,81 persen dengan nilai investasi Rp 120,5 miliar," katanya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini juga untuk melaksanakan ekspansi penjualan sehubungan dengan peningkatan iklim investasi daerah dan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Sumatra Barat.
Alland berharap dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah dilaksanakan di wilayah Sumbar ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan dapat meningkatkan roda perekonomian sehingga tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika