REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, struktur atau postur defisit APBN pada 2023 akan kembali mengikuti seperti sebelum pandemi, yakni di bawah 3 persen. Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan langkah-langkah untuk menyusun detil Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang akan dibawa ke DPR dan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBN 2023.
"Untuk 2023 tadi telah disampaikan bahwa struktur atau postur APBN kembali ikuti seperti sebelum pandemi, yaitu kembali dengan postur defisit di bawah 3 persen,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan menyusun APBN 2023 dengan sangat hati-hati dengan memperhatikan ancaman pandemi serta tantangan baru yang harus diwaspadai. Ia pun menyampaikan, Indonesia termasuk negara yang dapat mencapai pemulihan ekonomi dengan cepat. Secara level, GDP Indonesia sudah mencapai pre-Covid level atau bahkan di atasnya.
Hal ini didukung oleh pemulihan dari sisi permintaan seperti konsumsi, investasi, dan ekspor, serta dari sisi produksi seperti manufaktur perdagangan dan konstruksi yang sudah mencapai pre-pandemi level.
"Ini adalah suatu pemulihan yang cukup cepat hanya 5 kuartal kita sudah bisa kembali ke GDP seperti sebelum terjadi musibah Covid-19," ujar Sri Mulyani.
Jika dibandingkan dengan negara lainnya, masih banyak negara di Asean dan emerging country di dunia yang belum mencapai pre-Covid level. Bahkan, GDP mereka masih ada di sekitar 94-97 persen.
Karena itu, lanjut Sri Mulyani, kebijakan ekonomi makro 2023 akan mendorong pemulihan yang tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga dari sumber-sumber pertumbuhan lainnya. "APBN tetap akan supportive namun sekarang peranan dari non-APBN menjadi penting," ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika