Selasa 15 Feb 2022 22:46 WIB

BI: Perluasan Data Diperlukan untuk Penentuan Kebijakan

BI mendorong lembaga internasional menyusun New Data Gaps Initiative

Rep: Lida Puspaningtyas/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida Budiman.  Pembuat kebijakan dan pelaku bisnis di era digital memerlukan ketersediaan data yang bermanfaat dan akurat untuk pengambilan keputusan. Bank Indonesia mendorong beberapa lembaga internasional agar menyusun new Data Gaps Initiative (DGI) sebagai tindak lanjut program Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBGs).
Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida Budiman. Pembuat kebijakan dan pelaku bisnis di era digital memerlukan ketersediaan data yang bermanfaat dan akurat untuk pengambilan keputusan. Bank Indonesia mendorong beberapa lembaga internasional agar menyusun new Data Gaps Initiative (DGI) sebagai tindak lanjut program Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBGs).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembuat kebijakan dan pelaku bisnis di era digital memerlukan ketersediaan data yang bermanfaat dan akurat untuk pengambilan keputusan. Bank Indonesia mendorong beberapa lembaga internasional agar menyusun new Data Gaps Initiative (DGI) sebagai tindak lanjut program Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBGs).

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman mengatakan konsep new DGI ini mencakup empat area. Diantaranya perubahan iklim, informasi distribusi rumah tangga, fintech dan data inklusi keuangan, serta akses ke sumber data pribadi dan data administratif.

"Bank Indonesia telah menggunakan kumpulan data granular, individual, dan data per transaksi guna melakukan analisis," katanya pada sesi kedua seminar bertajuk “Casual talks: Exploring New Data for Better Policy Making", Selasa (15/2).

Aida juga menyampaikan, sejak tahun 2015, Bank Indonesia telah menginisiasi berbagai proyek Big Data Analytics. Terutama untuk menganalisis keterkaitan dalam sistem keuangan dan pembayaran, serta pada e-commerce dan teknologi keuangan.

Sejalan dengan itu, IMF Senior Resident Representative for Indonesia, James P. Walsh mengonfirmasi bahwa Bank Indonesia telah memiliki akses data granular yang cukup komprehensif. Menurutnya, big data dan data granular dapat memperkirakan kebutuhan program publik yang diperlukan, termasuk mengukur efektivitasnya.

Sementara itu, Chief Economist BCA, David Sumual menyatakan bahwa data transaksi maupun atribut dan perilaku konsumen yang tersedia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan asesmen. Baik terkait kondisi ekonomi mikro dan makro.

Sementara itu, Managing Director Gopay, Budi Gandasoebrata mengatakan perusahaan berbasis data perlu mengedepankan penyusunan kebijakan berdasar data dan analitis. Selain itu juga penggunaan data real-time, arsitektur data yang kuat, serta manajemen data yang mengutamakan privasi, keamanan dan ketahanan siber.

Indonesia perlu mendorong perluasan data dan memanfaatkan metodologi baru untuk meningkatkan analisis ekonomi. Yang akhirnya menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kegiatan ekonomi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement