REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pakistan ingin mengakhiri ketergantungannya pada pemberi pinjaman multilateral dengan mengecilkan defisit dan memanfaatkan pasar modal. Pakistan telah menerima hampir 20 dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dalam waktu sekitar setengah abad.
Menteri Keuangan Pakistan Shaukat Tarin telah menegosiasikan bagian terakhir dari pinjaman IMF senilai enam miliar dolar AS saat ini. Ia berencana untuk mengumpulkan satu miliar dolar AS melalui Eurobond yang sesuai dengan ESG pada Maret, setelah menerbitkan jumlah Sukuk yang sama minggu lalu.
Dia juga menargetkan defisit anggaran bisa menyusut menjadi 5-5,25 persen dari produk domestik bruto pada tahun ini mulai 1 Juli dari 6,1 persen pada periode sebelumnya. Ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi menjadi enam persen dari proyeksi lima persen.
“Saya pikir program ini sudah cukup, jika kita mulai menghasilkan pertumbuhan seimbang 5-6 persen, yang berarti pertumbuhan berkelanjutan, maka saya rasa kita tidak memerlukan program IMF lagi," kata Tarin dalam sebuah wawancara di Islamabad, dilansir Bloomberg, Rabu (3/2/2022).
Perdana Menteri Imran Khan telah menjadi kritikus vokal dana talangan IMF. Ia mengatakan "mangkuk pengemis perlu dipecahkan" jika Pakistan ingin dihormati di dunia.
Dia bergabung dengan negara-negara, termasuk rekan Asia Selatan Sri Lanka, yang lebih memilih untuk bermanuver dengan pinjaman bilateral atau pinjaman komersial. Daripada mengadopsi penghematan yang menyertai perjanjian IMF.
Bagian pertama dari rencana Tarin untuk menghentikan siklus boom-bust Pakistan melibatkan peningkatan ekspor. Bank Sentral menawarkan pinjaman murah kepada produsen dan tarif energi disesuaikan dengan wilayah tersebut.
Menurut penasihat perdagangan Khan, pengiriman tekstil yang menempati porsi lebih dari setengah total ekspor siap melonjak 40 persen ke rekor 21 miliar dolar AS pada tahun ini hingga Juni. Dan selanjutnya menjadi 26 miliar dolar AS tahun depan.
Pakistan juga berencana untuk memperluas insentif serupa ke sektor teknologi. Seiring dengan usaha untuk memanfaatkan gelombang minat modal ventura global pada perusahaan rintisan di Pakistan.
"Kebijakan tersebut dapat diumumkan dalam waktu sekitar satu bulan kedepan," kata Tarin.
Tarin diangkat pada April 2021 dan sejak itu telah menegosiasikan kembali beberapa kondisi keuangan IMF. Termasuk peningkatan yang lebih kecil dalam harga utilitas dan pengurangan pajak yang lebih rendah daripada yang diminta pemberi pinjaman sebelumnya.
Dia telah mengadopsi beberapa kondisi struktural, yang mencakup peningkatan otonomi bagi bank sentral dan mengakhiri monetisasi defisit. Seperti pendahulunya, dia belum mampu secara signifikan memperluas basis pajak Pakistan atau menjual perusahaan milik negara yang merugi.
Tarin mengatakan Pemerintah sebelumnya menerima persyaratan IMF dalam jangka pendek dan, ketika program berakhir, pembuat kebijakan kembali ke pengeluaran boros. Sebaliknya, dia berkomitmen untuk mengendalikan pengeluaran negara dalam anggaran yang akan datang.
“Kami sekarang mencoba untuk mengambil langkah-langkah itu, yang akan menempatkan ekonomi ini pada jalur pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Tarin. Setelah mengumpulkan momentum dan berkelanjutan, ia berharap akan melihat pertumbuhan 20-30 tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
