REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan meningkat mencapai 7,13 miliar dolar AS pada 2022, seiring dimasifkannya pelaksanaan program terobosan.
Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan KKP juga akan menggelontorkan sejumlah bantuan pemerintah guna mendorong produktivitas pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.
"Pada 2022, penangkapan terukur akan diimplementasikan, begitu juga dengan pengembangan budidaya orientasi ekspor, serta pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. InsyaAllah target peningkatan nilai ekspor hasil perikanan yang sudah ditetapkan dalam indikator kinerja 2022 bisa tercapai," ujar Antam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (2/1).
Hingga November 2021, ucap Antam, nilai ekspor perikanan tercatat di angka 5,15 miliar dolar AS dan prognosa sampai akhir 2021 sebesar 5,45 miliar dolar AS. Antam menyampaikan komoditas unggulan ekspor meliputi udang, tuna cakalang tongkol, cumi sotong gurita, rajungan kepiting, dan rumput laut. Sedangkan negara utama pengimpor produk perikanan Indonesia berdasarkan nilainya adalah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Asia Tenggara, dan Uni Eropa.
Antam menyebut akan ada perubahan tata kelola khususnya di bidang perikanan tangkap dengan dijalankannya kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) pada tahun ini. Antam menyebut aktivitas penangkapan ikan akan diatur dalam sistem kuota dan zonasi penangkapan.
"Arahan Bapak Menteri sudah jelas, ekologi harus jadi panglima. Jadi kebijakan itu untuk memastikan populasi ikan kita terjaga dalam jangka waktu panjang," lanjut Antam.
Seiring perbaikan tata kelola ini, Antam menyakini akan memberi dampak pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang tentunya berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, ungkap Antam, mutu dan kualitas produk perikanan Indonesia juga semakin tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan pasar domestik maupun internasional.
Antam mengatakan perbaikan tata kelola ini juga dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan dan kegiatan di ruang laut. Antam menyebut PNBP KKP tercatat sekitar Rp 1,1 triliun hingga 31 Desember 2021. "Capaian 2021 Alhamdulillah dan 2022 saatnya accelerate program-program terobosan yang sudah dirancang oleh Pak Menteri," ucap Antam.
Kepala Biro Perencanaan Ishartini memaparkan, KKP akan menyalurkan sejumlah bantuan pemerintah pada 2022 untuk mendorong produktivitas masyarakat nelayan, pembudidaya hingga petambak garam.
Ishartini menyampaikan beberapa bantuan tersebut di antaranya 75 unit kapal perikanan ukuran 5 GT, 1.000 unit alat penangkapan ikan, fasilitas Jaminan Hari Tua Nelayan untuk 1.000 orang, bantuan 151,9 juta ekor benih, bantuan 102,5 ribu ekor indukan, 319 unit bioflok, 35 unit bantuan ekskavator, hingga 300 unit chest freezer.
"Program bantuan ini untuk mendorong peningkatan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan. Ini juga bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat," ungkap Ishartini.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengutarakan pada 2022 merupakan tahunnya transformasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. "Tiga program terobosan akan diakselerasi untuk mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia," kata Ishartini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
