Rabu 15 Dec 2021 07:50 WIB

Elon Musk Dinilai tak Pantas Menyandang Gelar Person of The Year

Elon Musk secara vokal menentang keterlibatan pemerintah AS dalam kekayaannya.

Rep: Flori Sidebang/ Red: Nidia Zuraya
Elon Musk, Pengusaha miliarder yang menjalankan SpaceX dan perusahaan mobil listrik Tesla
Foto: space.com
Elon Musk, Pengusaha miliarder yang menjalankan SpaceX dan perusahaan mobil listrik Tesla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Majalah Time baru saja menobatkan CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk sebagai Person of the Year 2021. Namun, Senator Massachusetts, Elizabeth Warren tidak senang pemberian gelar itu kepada Elon Musk.

Melansir Insider, Musk yang memiliki jumlah kekayaan sebesar 297 miliar dolar AS secara vokal menentang keterlibatan pemerintah dalam kekayaannya. Hal ini pun dikecam oleh Warren dan anggota parlemen progresif lainnya karena Musk menghindar dalam membayar bagian yang adil dalam pajak.

Baca Juga

Sementara itu, proposal Warren untuk mengenakan pajak sebesar 2 persen atas kekayaan bersih rumah tangga belum membuahkan hasil. Ia telah menjadi pendukung setia pajak orang kaya dan tidak menahan diri setelah majalah Time mengumumkan pemberian gelar baru kepada Musk pada Senin (13/12).

"Mari kita ubah kode pajak yang dicurangi sehingga Person of the Year benar-benar membayar pajak dan berhenti membebani orang lain," cuit Warren di akun Twitter miliknya seperti dikutip, Selasa (14/12).

Selain itu, Warren juga membagikan sampul majalah Time baru yang diparodikan oleh Kelompok Masyarakat AS untuk Keadilan Pajak dengan menyertakan tulisan ‘Tax Me’ yang ditempatkan di atas foto Musk. Kemudian, di sampingnya juga tertulis Musk membayar 0 dolar AS dalam pajak pendapatan federal pada tahun 2018.

Di samping itu, hasil investigasi ProPublica baru-baru ini menemukan bahwa Musk dan beberapa orang dalam kelompok pajaknya tidak membayar pajak federal pada 2018 karena mereka hanya mempunyai aset dan tidak memiliki pendapatan. Oleh sebab itu, Musk sangat menentang ‘pajak miliarder’, yakni kebijakan yang akan mengenakan pajak pada aset milik orang kaya. Aturan ini dicanangkan oleh Ketua Komite Keuangan Senat AS, Ron Wyden.

Mengutip laporan Insider, Musk tidak ingin pemerintah mengambil alih kekayaannya meskipun subsidi pemerintah telah membantunya menumbuhkan kekayaan itu. Diketahui, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan kendaraan listrik Musk, yakni Tesla.

Kemudian, bersama dengan kontrak senilai 2,89 miliar dolar AS untuk perusahaan kedirgantaraannya, SpaceX, dalam program mendaratkan manusia secara komersial di Bulan.

Meski begitu, Musk mengatakan, dia menentang bantuan semacam itu dari pemerintah. Pernyataan ini ia sampaikan dalam wawancara dengan majalah Time.

"Mereka (pemerintah) pada dasarnya mengatakan mereka ingin mengendalikan aset. Ini tidak menghasilkan, sebenarnya, kebaikan orang-orang. Anda ingin mereka yang mengelola modal menjadi pengelola modal yang baik. Dan saya pikir pemerintah pada dasarnya bukan pengelola modal yang baik,” kata dia.

 

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement