REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk komisaris baru PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III Mantan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini ditunjuk sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. Selain itu, Erick juga mengangkat Indrasari Wisnu Wardhana sebagai Komisaris PTPN III.
Hal ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor SK-398/MBU/10/2021 dan Nomor SK-399/MBU/10/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pengangkatan Komisaris Utama dan Pengangkatan Dewan Komisaris PTPN III.
"Pengangkatan Komisaris ini diharapkan bisa semakin meningkatkan fungsi pengawasan dalam rangka peningkatkan kinerja dan tata kelola perusahaan yang lebih baik," ujar Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury di Jakarta, Jumat (10/12).
Pahala menyampaikan Kementerian BUMN selaku pemegang saham telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (serta mendapatkan persetujuan dari tim penilai akhir yang diketuai Presiden Joko Widodo menentukan dan menetapkan Dewan Komisaris PTPN III. Pahala menilai hal ini merupakan komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.
"Tentunya pengangkatan Komisaris ini, telah melalui proses Fit and Poper Test, serta telah mendapatkan persetujuan dari Tim Penilai Akhir yang diketuai oleh Bapak Presiden Joko Widodo," kata Pahala.
Pahala mengapresiasi transformasi yang saat ini berjalan sesuai peta jalan perusahaan. Pahala meyakini transformasi membantu mengoptimalkan keuntungan dan keberlanjutan bisnis perusahaan.
Sebagai penjaga ketahanan pangan dan mencapai target swasembada gula kosumsi pada 2024, ucap Pahala, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III telah melakukaan penataan industri gula melalui pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara, dan akan mengundang mitra bisnis, sehingga strategi partnership ini segera terealisasi tahun depan.
"Proses transformasi yang sedang dijalankan perusahaan, semata-mata demi perkembangan perusahaan agar terus bertahan sehingga tercapai going concern, tentunya sangat dibutuhkan pengawalan dan pengawasan yang baik dari Dewan Komisaris, khususnya dalam peran PTPN Group untuk mencapai swasembada gula konsumsi," ungkap Pahala.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Mohammad Abdul Ghani menilai penetapan pejabat baru komisaris sebagai tindakan cepat untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan melalui penguatan fungsi pengawasan agar berjalan sesuai dengan target bisnis perseroan dengan lebih baik.
Ghani juga berkomitmen akan memastikan transformasi di Perkebunan Nusantara Group berjalan sesuai dengan target, arah dan rencana strategis perusahaan. Perusahaan, Ghani katakan, telah dan akan melakukan sejumlah aksi korporasi agar perusahaan memiliki daya saing yang tinggi ke depannya.
"Penetapan ini sejalan dengan program transformasi organisasi perseroan yang berkomitmen untuk meningkatkan kinerja usaha," ujar Ghani.
Ghani berharap keputusan ini bisa dijalankan dengan baik untuk mengawal dan mengawasi sejumlah aksi korporasi sebagai bagian dari pelaksanaan transformasi bisnis yang sudah berjalan dan program kerja di lingkup Holding Perkebunan Nusantara PTPN III.
"Sesuai dengan pesan Bapak Menteri Erick Thohir, agar semua pimpinan BUMN dapat seiring sejalan melakukan transformasi di perusahaannya," ungkap Ghani.
Zulkifli Zaini selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen yang baru ini mengatakan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pemegang saham kepadanya.
"Semoga saya dapat mengemban amanah ini dan dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi para pemangku kepentingan dan juga bangsa dan negara Indonesia, saya juga mohon dukungan dari semua pihak dalam menjalankan tugas saya di PTPN III," kata Zulkifli.
Berikut susunan dewan komisaris Holding Perkebunan Nusantara PTPN III yang baru:
1. Zulkifli Zaini - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. Erwan Pelawi - Komisaris Independen
3. Amal Bakti Pulungan - Komisaris Independen
4. Wisto Prihadi - Komisaris Independen
5. Asep Subarkah Yusuf - Komisaris
6. Arie Yuriwin - Komisaris
7. Rini Widyastuti - Komisaris
8. Indrasari Wisnu Wardhana - Komisaris
Ikuti Whatsapp Channel Republika
