JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat konektivitas transportasi nasional melalui penyelenggaraan angkutan perintis dalam dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini dilakukan untuk membuka akses mobilitas masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Sepanjang 2025 hingga 2026 berjalan, layanan angkutan perintis di seluruh moda telah melayani 13.543.851 penumpang, yang terdiri atas 8.740.775 penumpang pada 2025 dan 4.803.076 penumpang berdasarkan data sementara 2026.
“Layanan angkutan perintis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat di wilayah yang belum terlayani secara optimal tetap memiliki akses transportasi. Perintis masih membutuhkan dukungan dari pemerintah, mengingat rute-rute tersebut secara ekonomis belum memadai,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Senin (26/10/2026).
Pada sektor penyeberangan, angkutan perintis melayani 993.700 penumpang pada 2025 dan 760.700 penumpang hingga September 2026, dengan total 265 lintasan pada 2026. Sementara itu, angkutan jalan perintis melayani 841.096 penumpang pada 2025 dan 459.665 penumpang hingga April 2026, dengan cakupan layanan meningkat dari 309 trayek pada 2025 menjadi 313 trayek hingga Juni 2026.
Di sektor perkeretaapian, layanan kereta api perintis melayani 5.259.159 penumpang pada 2025 dan 2.380.092 penumpang pada 2026 melalui enam layanan di Aceh, Sumatra Barat, Jawa Tengah, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan. Adapun angkutan laut perintis melayani 1.314.801 penumpang pada 2025 dan 951.977 penumpang hingga September 2026, dengan jangkauan 107 trayek.
Pada sektor transportasi udara, Kemenhub menyelenggarakan 266 rute penerbangan perintis dan 47 rute jembatan udara sepanjang 2025. Pada 2026, layanan tersebut mencakup 262 rute penerbangan perintis dan 47 rute jembatan udara, dengan jumlah penumpang mencapai 332.019 orang pada 2025 dan 250.642 orang hingga September 2026.
Menhub Dudy menegaskan transportasi memiliki peran penting dalam membuka kesempatan masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan dasar dan kegiatan ekonomi. Akses ini yang juga kemudian meningkatkan perputaran ekonomi dan kesejahteraan wilayah perintis.
“Transportasi bukan hanya urusan mobilitas melainkan juga instrumen keadilan sosial yang menentukan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, dan kesempatan ekonomi,” kata Menhub Dudy.
Untuk menjaga keberlanjutan layanan di wilayah yang belum menguntungkan secara komersial, pemerintah juga memberikan subsidi transportasi dan menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO). Melalui skema tersebut, pemerintah mendukung penyediaan layanan transportasi agar masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan dengan biaya terjangkau meskipun permintaan penumpang belum cukup untuk menopang operasional secara mandiri.
Di sektor transportasi darat, subsidi diberikan antara lain melalui skema buy the service (BTS) untuk angkutan umum perkotaan serta subsidi angkutan barang. Program BTS menjangkau 10 kota pada 2025 dan enam kota pada 2026, dengan tujuan mendorong tumbuhnya layanan angkutan massal yang andal sekaligus membangun kemandirian pembiayaan dan pengelolaan transportasi di daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika