REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan agar program penyediaan perumahan ke depan berfokus pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di Indonesia. Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang menyampaikan untuk pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan bantuan sosial, tetapi butuh dukungan perumahan, air bersih, dan sanitasi.
"Untuk itu, program perumahan Kementerian PUPR sekarang harus fokus pada kawasan dalam program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting," kata Basuki dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (26/8).
Basuki menjelaskan, program penyediaan perumahan seperti Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) harus fokus pada suatu kawasan program pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting. Khususnya di bawah komando Kemenko PMK agar penyalurannya lebih akuntabel.
Selanjutnya, kata dia, dukungan yang tidak kalah penting adalah program penyediaan air bersih dan sanitasi seperti penyedian air minum. Begitu juga dengan sanitasi berbasis masyarakat.
"Sekali lagi saya mengingatkan untuk menjadi perhatian kita bahwa masih ada lagi masyarakat yang harus dilayani penyediaan perumahan melalui APBN. Ini berbeda dengan mereka yang mendapat dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Basuki.
Basuki menilai, hal tersebut tidak hanya untuk mendukung program nasional dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Dia menegaskan, dukungan penyediaan perumahan layak huni yang dilengkapi fasilitas air bersih dan sanitasi juga diharapkan dapat menjadi ruang isolasi mandiri yang memadai bagi pasien Covid-19.
"Bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 kalau rumahnya tidak layak huni tentu tidak disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah karena bisa menular ke seluruh anggota keluarga. Tapi kalau rumahnya layak diperbolehkan dan dimonitor kesehatannya," ungkap Basuki.