Ahad 06 Jun 2021 14:12 WIB

PLN Sinkronisasi Data Penerima Subsidi

Pelanggan tidak mampu sesuai dengan DTKS hanya 9,8 juta pelanggan.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Fuji Pratiwi
PLN akan menyinkronkan data pelanggan 450 VA yang berhak menerima subsidi.
Foto: pln
PLN akan menyinkronkan data pelanggan 450 VA yang berhak menerima subsidi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan melakukan sinkronisasi data penerima subsidi para pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Targetnya, sinkronisasi data selesai pada akhir Juni ini.

Direktur Niaga dan Management Pelanggan PLN Bob Saril menjelaskan, selama ini PLN memakai data pelanggan 450 VA sesuai dengan alat meteran yang memang terpasang. Padahal, menurut Bob data yang ada di Kemensos DTKS jumlahnya tidak sebanyak alat meteran dengan kapasitas 450 VA.

Baca Juga

Maka, untuk bisa menjalankan skema subsidi langsung kepada masyarakat perlu adanya sinkronisasi data ini. "Sebenarnya pemadanan untuk pelanggan subsidi 450 VA dan 900 VA sdh dilakukan sejak 2016. Pemadaman dilakukan setiap tahun untuk update," ujar Bob kepada Republika, Ahad (6/6).

Namun, jika melihat data ini, kata Bob, dari 24 juta pelanggan yang masuk dalam golongan 450 VA yang terdaftar di PLN, pelangga tidak mampu sesuai dengan DTKS hanya 9,8 juta pelanggan. Oleh karena itu, Bob menjelaskan, PLN perlu mengevaluasi data ini dan melakukan sinkronisasi dengan door to door.

"Data DTKS diterima dari Kemensos, melalui kementrian ESDM, saat ini kami sedang melaksanakan update pemadanan data tahun 2020, rencana selesai akhir Juni," ujar Bob.

Rencana ini sebenarnya sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin mengubah skema penyaluran subsidi. Nantinya subsidi listrik akan digabungkan dengan subsidi elpiji dan bentukan subsidi ini akan diberikan secara tunai ke masyarakat. Namun, kendala dalam merealisasikan rencana ini adalah data.

Khususnya untuk subsidi listrik, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM memang akan memilah kembali para pelanggan 450 VA. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana bilang keputusan final memang belum diambil namun pihaknya telah menyiapkan data-data yang dibutuhkan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement