REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi pemerintah sebesar Rp 40,7 triliun per April 2021. Angka ini meningkat sebesar 24,1 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 32,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan realisasi ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan subsidi listrik akibat adanya carryover penjualan 2020 ke Januari 2021, juga adanya kenaikan harga minyak Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) dan volume konsumsi LPG.
"Artinya masyarakat masih menikmati berbagai komoditas ini dengan harga yang sangat disubsidi melalui APBN sebesar Rp 40,7 triliun hingga bulan April,” ujarnya saat konferensi pers APBN Kita secara virtual, Selasa (25/5).
Sri Mulyani merinci pemberian subsidi sebesar Rp 40,7 triliun terdiri dari subsidi solar sebanyak 3.520 ribu kiloliter, minyak tanah 119,9 ribu kiloliter, dan LPG 1,79 juta kilogram.
"Kalau Anda menggunakan elpiji 3 kilo berarti anda menikmati subsidi," ucapnya.
Menurutnya pemberian subsidi lainnya juga ditujukan kepada listrik yang diberikan 16,9 tWh, subsidi bunga perumahan bagi masyarakat berpendapatan menengah 26,3 ribu unit rumah, subsidi bunga kur kepada 2,3 juta debitur, serta subsidi pupuk sebanyak 2,6 juta ton.
"Jadi APBN bekerja langsung masuk kepada manfaat ke masyarakat secara direct melalui langkah subsidi atau secara tidak langsung melalui pembangunan infrastruktur," ucapnya.
Dari sisi lain, Sri Mulyani juga melaporkan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 183,98 triliun per 21 Mei 2021. Adapun realisasi ini setara dengan 26,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 699,43 triliun.
"PEN kita 2021 sudah terealisasi Rp 183,98 triliun dari Rp 699 triliun atau 26,3 persen," ucapnya.
Secara rinci, realisasi klaster kesehatan sebesar Rp 31,64 triliun atau 18 persen dari pagu anggaran Rp 172,84 triliun. Menurutnya pagu anggaran klaster kesehatan mengalami kenaikan signifikan dibandingkan realisasi 2020 sebesar Rp 62,67 triliun.
"Dalam hal ini dibandingkan realisasi 2020 yang anggarannya mencapai Rp 62 triliun ini kenaikan yang luar biasa tinggi, terutama nanti untuk pembelian vaksin, vaksinasi, dan untuk treatment," ucapnya.
Selanjutnya, perlindungan sosial sudah terealisasi sebesar Rp 57,40 triliun atau 39 persen dari pagu anggaran Rp 148,27 triliun. Adapun realisasi program prioritas sebesar Rp 23,21 triliun atau 18 persen dari pagu yang disediakan pemerintah sebesar Rp 127,85 triliun.
Kemudian program dukungan UMKM dan korporasi, realisasinya sebesar Rp 42,23 triliun atau 22 persen dari pagu anggaran Rp 193,74 triliun. Terakhir insentif usaha sudah terealisasi Rp 29,51 triliun atau 52 persen dari pagu sebesar Rp 56,73 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
