REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan perekonomian Indonesia kuartal II 2021 tumbuh positif pada level dua persen. Hal ini menyusul pada triwulan I masih terkontraksi 0,74 persen (yoy). 

Pengamat Ekonomi Indef Bhima Yudhistira mengatakan ada beberapa faktor yang dapat merealisasikan proyeksi pertumbuhan positif tersebut. Hal ini seiring dengan upaya penanganan Covid-19 yang terus ditingkatkan.

“Perkiraan awal walaupun pertumbuhan ekonomi positif kisaran dua persen pada kuartal dua sudah bersyukur. Itu sudah cukup baik artinya Indonesia keluar dari jalur resesi,” ujarnya ketika dihubungi wartawan, Rabu (19/5).

Bhima menyebutkan faktor yang mampu mendorong pemulihan ekonomi triwulan II 2021 dengan mempertahankan konsumsi masyarakat, mengoptimalkan ekspor hingga membangkitkan geliat usaha di daerah.

“Penanganan Covid-19 tetap penting sebab kunci kepercayaan konsumen adalah penurunan kasus harian disertai dengan pulihnya mobilitas penduduk,” katanya.

Dia menyebut peran UMKM juga penting dalam menjamin serapan kerja terbuka saat sektor formal belum merata pemulihannya seperti saat ini. Kemudian pemerintah perlu mengantisipasi potensi kenaikan kasus Covid-19 dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan mempercepat vaksinasi.

Hal itu harus dilakukan mengingat tempat wisata sudah dibuka dan pusat perbelanjaan mulai penuh sehingga dikhawatirkan risiko penularan Covid-19 pascalebaran berpotensi meningkat.

"Jika kasus naik tinggi bisa saja berakibat pada pembatasan sosial yang lebih ketat," ucapnya.

Selain itu dia menuturkan pemerintah masih perlu mendorong belanja yang merupakan komponen penting dalam pemulihan ekonomi sebab sepanjang 2021 belum menunjukkan performa yang sesuai ekspektasi.

Tercatat anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) per 11 Mei 2021 terealisasi Rp 172,35 triliun atau 24,6 persen dari pagu Rp 699,43 triliun dan bertambah Rp 49,01 triliun dari realisasi triwulan I 2021 sebesar Rp 123,26 triliun.

Bhima menyebut pemerintah daerah juga masih lambat dalam menyerap anggaran dan cenderung disalurkan sebagian besar pada akhir tahun. Maka itu Bhima menyarankan agar pemerintah dapat memberikan sanksi berat kepada pemda yang menahan dananya pada bank, sehingga pemulihan dapat merata di kota maupun daerah.

“Sekitar dana pemerintah daerah Rp 182 triliun mengendap perbankan. Padahal selama larangan mudik pemulihan ekonomi cenderung timpang antara kota besar dan desa,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika