Selasa 18 May 2021 16:59 WIB

Masih Ada Stok Beras Bulog Tahun 2018, Layak Dikonsumsi?

Stok beras Bulog dari tahun 2018 mencapai 289.944 ton.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nidia Zuraya
Pekerja mengangkut beras saat proses penyaluran beras ke pasar-pasar di Gudang Perum Bulog Sub Divre Serang, Banten, Senin (5/4/2021).
Foto: ASEP FATHULRAHMAN/ANTARA
Pekerja mengangkut beras saat proses penyaluran beras ke pasar-pasar di Gudang Perum Bulog Sub Divre Serang, Banten, Senin (5/4/2021).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog menyatakan, terdapat 413 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) yang mendapatkan prioritas penyaluran saat ini. Pasalnya, ratusan ribu ton beras itu sudah berusia menahun sehingga rawan mengalami kerusakan hingga tak layak dikonsumsi.

"Terdapat stok prioritas salur sebanyak 413.856 ton. Ini berpotensi turun mutu," kata Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, Selasa (18/5).

Baca Juga

Budi menjelaskan, stok tersebut terdiri dari stok pengadaan beras dalam negeri 2018 sebanyak 45.080 ribu ton, stok beras eks impor 2018 sebanyak 244.864 ton, serta beras dalam negeri pengadaan 2019 yang mencapai 123.912 ton.

Mengingat besarnya volume tersebut, ia meminta agar pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk penyaluran stok terseut. "Kami sudah ajukan hal ini dua kali dalam rakortas karena beras yang sudah menahun ini masih bisa digunakan," kata Budi menambahkan.

Menurut dia, salah satu solusi yang bisa ditempuh dengan menjualnya di harga bawah harga normal. Harga normal beras berkualitas medium tersebut Rp 8.300 per kg, namun bisa dijual dengan harga Rp 6.500 per kg.

Saat ini, kata Budi, total stok beras Bulog hampir mencapai 1,4 juta ton. Dengan kata lain, beras yang kualitasnya masih sangat baik sekitar 900 ribu ton- 1 juta ton. Namun, ia menekankan bukan berarti beras menahun sebanyak 413 ribu ton itu tak dapat dikonsumsi.

Pasalnya, Bulog terus melakukan perawatan beras. Termasuk dengan cara mencampur beras lama dengan beras baru agar kualitas bisa terjaga. "Karena perawatan kita bisa, tapi biayanya itu tinggi. Kami sudah berusaha laporkan dan sampaikan ini ke pemerintah," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement