Rabu 28 Apr 2021 16:14 WIB

Jadi Menteri Investasi, Bahlil Langsung Dapat PR dari Jokowi

Investasi menyumbang 30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nidia Zuraya
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia resmi dilantik menjadi Menteri Investasi pada hari ini, Rabu (28/4/2021).
Foto: Republika/Iit Septyaningsih
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia resmi dilantik menjadi Menteri Investasi pada hari ini, Rabu (28/4/2021).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bahlil Lahadalia resmi dilantik sebagai Menteri Investasi, merangkap Badan Koordinasi Penanaman Modal. Begitu dilantik di Istana Negara, Rabu (28/4) sore ini, mantan Ketua Umum Hipmi itu langsung mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Bahlil menyebutkan, tugas Kementerian Investasi yang utama adalah mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan ekonomi dan SDM adalah fokus utama pembangunan di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, setelah infrastruktur menjadi prioritas pada periode pertama. 

"Investasi adalah pintu masuknya. Peran Kementerian Investasi nantinya akan menjadi key point untuk mensinergikan investasi dari luar atau dalam negeri dengan pemda atau pemerintah pusat. Agar kemudian menjadi satu pintu," ujar Bahlil dalam keterangan pers di Istana Negara, Rabu (28/4). 

Kementerian Investasi juga diharapkan mampu mempertebal karpet merah bagi investasi yang masuk ke Indonesia. Bahli lantas mengutip pesan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa menahan izin investor sama saja menahan laju pertumbuhan ekonomi. Apalagi investasi menyumbang 30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), di bawah kontribusi konsumsi sebesar 60 persen.

"Sama juga dengan menahan lapangan pekerjaan. Sama juga dengan menahan sumber pendapatan negara dan EODB kita tidak akan mengalami perbaikan," katanya. 

Selain menggenjot investasi dari sisi volume, Kementerian Investasi juga punya PR untuk meratakan pembangunan di Jawa dan luar Jawa. Caranya, ujar Bahlil, dengan ikut menumbuhkan investasi di luar Jawa. 

"Pemerataan pertumbuhan investasi antara Jawa dan Luar jawa. Karena bapak presiden selalu melihat Indonesia dalam satu wilayah yang luas, tidak hanya fokus pada satu pulau," katanya. 

Terakhir, Kementerian Investasi diharapkan ikut mendukung sinergi antara pengusaha besar dengan pelaku UMKM. Kolaborasi antara para investor dengan pelaku UMKM diyakini mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional yang selama satu tahun terakhir terpukul pandemi Covid-19. 

"Saya pikir sebagai awal ini yang perlu kami lakukan, bahwa penciptaan lapangan pekerjaan adalah suatu tugas yang paling berat. Ada 16 juta orang yang harus disiapkan lapangan pekerjaanya dan investasi adalah pintu masuknya," kata Bahlil. 

Seperti diketahui, pada hari ini Presiden Jokowi melantik menteri untuk dua kementerian baru, yakni Kementerian Investasi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pembentukan dua kementerian baru tersebut merupakan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas Surat Presiden (Surpres) Jokowi nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian pada 8 April 2021. Persetujuan DPR ini sudah sesuai dengan ketetapan UU nomor 39 tahun 2019 tentang Kementerian Negara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement