REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mendorong peningkatan UMKM di Tanah Air. Otoritas fokus memberikan pendamping bagi pelaku UMKM terutama perluasan digitalisasi.
Deputi Komisioner Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo mengatakan saat ini cakupan UMKM didominasi dari Pulau Jawa sebesar 61,89 persen atau setara Rp 700,40 triliun.
“Pendampingan paling penting ketimbang suku bunga,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Rabu (28/4).
Menurutnya otoritas akan memberikan pendamping terutama sektor yang masih minim seperti konstruksi, hiburan, penyedia makanan dan minuman, real estate, transportasi, perantara keuangan, dan sektor ekonomi lainnya.
“Kredit UMKM tumbuh negatif 2,8 persen, selama ini ditambahkan ekspor non migas 20,59 persen. UMKM banyak bermain sektor perdagangan karena dari hulu ke hilir, pelaku bisnis ke sektor perdagangan sebesar 49 persen, industri pengelolaa 18 persen, pertanian 12 persen,” ungkapnya.
Maka itu otoritas meminta pelaku UMKM dapat mengembangkan produk UMKM pada masing-masing bank umum di Indonesia.“Secara bertahap tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur bank dan memberikan insentif,” ucapnya.
Otoritas juga aktif sebagai jembatan untuk memperbesar cakupan BUMN dengan perusahaan BUMN, swasta, LSM, dan asosiasi UMKM, memberikan solusi pembinaan bagi UMKM, perusahaan teknologi secara spesifik dapat menjadi orkestrator dalam proses digitalisasi UMKM, perusahaan teknologi khususnya e-commerce dan fintech dapat berkolaborasi dengan bank untuk memperlebar akses pembiayaan UMKM, dan perusahaan teknologi atau fintech dan asuransi dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan penilaian kredit independen dan proteksi bisnis UMKM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
