REPUBLIKA.CO.ID, OLEH Sapto Andika Candra
Si kecil cabe rawit. Meski dibilang skalanya mini, tapi perannya sangat besar bagi perekonomian nasional. Dialah 'si' pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pelaku UMKM di Indonesia tembus 64 juta orang (data per 2018). Angka ini mewakili 99 persen dari total pelaku usaha nasional. Daya serap tenaga kerja sektor UMKM mencapai 117 juta pekerja atau 97 persen dari serapan seluruh sektor usaha nasional.
Jadi wajar saja, meski dibilang usaha mikro, tapi kontribusi UMKM terbilang raksasa bagi perekonomian Indonesia. Porsinya mencapai 61 persen dari struktur produk domestik bruto (PDB) nasional. Sisanya, disumbang oleh pelaku usaha besar.
Sektor UMKM juga terbukti ampuh melalui berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi 1998 silam. Saat nyaris semua usaha besar terpukul, pelaku UMKM masih bertahan. Para pelaku UMKM lah yang berperan penting dalam pemulihan ekonomi saat itu.
Sejarah seolah berulang. Krisis kembali terjadi dengan menumpang pandemi Covid-19. Namun kali ini paketnya lebih komplet: krisis kesehatan yang merembet ke ekonomi. Pukulannya cukup keras ke seluruh sektor ekonomi, termasuk para pelaku UMKM. Sepanjang 2020 lalu sampai saat ini, ketahanan pelaku UMKM diuji.
Hasil riset Asian Development Bank pada akhir 2020 lalu menyebutkan, sebanyak 48,6 persen UMKM di Indonesia terpaksa tutup usaha. Tidak dijelaskan apakah tutup sementara atau permanen, namun jelas pandemi memberi mimpi buruk bagi pelaku UMKM.
Seretnya bisnis selama pandemi membuat lebih dari 52 persen pelaku UMKM kehabisan modal usaha. Dari survei yang sama oleh ADB disebut, para pelaku usaha terpaksa meminjam dana ke keluarga dan kerabat, memakai dananya sendiri, atau meminjam uang dari lembaga keuangan nonbank.
Ketiga opsi di atas mencakup 70 persen dari solusi yang akhirnya diambil pelaku UMKM. Hanya 1 persen pelaku usaha yang berhasil meminjam uang dari perbankan. Kondisi ini memberi gambaran betapa sulitnya pelaku UMKM dalam mencari pendanaan selama pandemi Covid-19 melanda. Khususnya, bagi mereka yang terbilang belum bankable atau belum pernah terakses layanan keuangan.
Di tengah tantangan inilah, PT Pegadaian (Persero) menawarkan jalan tengah. Pegadaian memberi akses bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan ultramikro (UMi). Program ini menyasar usaha mikro di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Besaran pembiayaan yang bisa disalurkan melalui UMi maksimal Rp 10 juta per nasabah. Dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, ada empat keuntungan bagi nasabah untuk mengakses pembiayaan UMi, yakni pengajuan kredit yang cepat, jangka waktu pinjaman fleksibel, pelunasan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu, dan jaminan yang hanya cukup dengan BPKP.
Segmen Ultra Mikro Naik Kelas
Sebagai salah satu wujud mendukung pembiayaan kepada pelaku UMKM, khususnya segmen ultramikro, pemerintah mencanangkan holding BUMN ultramikro. Pembangunan ekosistem ultramikro ini pun dipasrahkan kepada tiga perusahaan pelat merah, yakni PT Pegadaian (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, sudah saatnya pemerintah berpihak terhadap pelaku usaha ultramikro. Ada tiga bentuk dukungan yang perlu diberikan, yakni pembiayaan, akses pasar, dan infrastruktur.
Segmen usaha mikro dan ultra mikro saat ini menyumbang sekitar 64 persen dari jumlah usaha di Indonesia. Sayangnya, Erick menyampaikan, segmen ultramikro belum menjadi target utama dari sebagian besar lembaga keuangan formal. Hanya BRI, Pegadaian, dan PNM yang memiliki model bisnis khusus menyasar segmen mikro dan ultramikro.
Nantinya, model bisnis ekosistem UMi akan fokus pada pemberdayaan bisnis melalui PNM dan pengembangan bisnis melalui pegadaian dan BRI.
"Untuk menjembatani ultramikro naik kelas. Itu yang penting. Jadi tidak yang kecil tetap kecil, terus yang kaya makin kaya. Tapi bagaimana yang kecil bisa ke menengah," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Maret lalu.
Erick juga menambahkan, perwujudan ekosistem ultramikro nantinya juga akan mendorong penurunan bunga pinjaman. Hal ini tentu diharapkan oleh para pelaku usaha ultramikro, yakni mengakses pinjaman dengan bunga rendah.
Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto menyebutkan, adanya sinergi BRI dan PNM memberikan peluang lebih baik bagi korporasi untuk memperluas pasar. Melalui pembangunan ekosistem UMi, pada 2024 nanti diproyeksikan akan ada tambahan 1 juta nasabah ultramikro melalui Pegadaian, menjadi total 5 juta nasabah ultramikro.
"Sinergi ini akan berikan adanya persaingan usaha yang kondusif, karena ekosistem UMi akan meningkatkan usaha UMi yang belum memiliki akses pendanaan sama sekali. Ada 18 juta yang belum terlayani, ini menjadi tujuan kita supaya mereka bisa dapatkan layanan industri keuangan formal," ujar Kuswiyoto.
Tak hanya itu, Kuswiyoto bahkan menilai keberadaan ekosistem ultramikro bisa memberikan transformasi positif bagi para rentenir. Caranya, dengan mengajak mereka berkolaborasi sebagai agen BRILink.
Akses Kredit Diperluas
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyampaikan keinginannya agar aksesibilitas kredit untuk UMKM terus diperluas. Presiden bahkan mematok target porsi kredit yang disalurkan untuk pelaku UMKM bisa menyentuh 30 persen dari total kredit pada 2024 mendatang.
Kondisi saat ini, kredit untuk UMKM baru menyumbang 18-20 persen dari keseluruhan kredit yang tersalurkan. Beberapa strategi pun disiapkan untuk menaikkan porsi kredit UMKM ini, salah satunya melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).
Presiden menginstruksikan agar plafon kredit KUR dinaikkan demi memperluas cakupan penerimanya. Kenaikan plafon ini akan diberikan untuk program KUR mikro dan kecil (ritel).
Ikuti Whatsapp Channel Republika