REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menilai, pembelian peternakan sapi di luar negeri merupakan solusi jangka pendek pemenuhan kebutuhan akibat tidak terpenuhinya pasokan daging sapi dalam negeri. Namun hal itu tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk membuat roadmap swasembada daging sapi nasional dan merealisasikannya secara bertahap.

Hal itu dikatakan Amin menanggapi rencana Menteri BUMN Erick Thohir membeli peternakan sapi di Belgia oleh salah satu BUMN. "Dengan menunjuk BUMN dalam menjalankan strategi tersebut, maka terdapat sejumlah benefit yang bisa didapat oleh negara," ujar Amin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/6).

Pertama, BUMN dapat memenuhi sebagian kekurangan pasokan daging dalam negeri, dan sebagian keuntungan dari transaksi bisnis ini bisa masuk ke Kas Negara. Kedua, mengurangi ketergantungan impor daging yang selama ini sebagian besar dilakukan oleh pihak swasta. Ketiga, BUMN yang ditunjuk bisa menjalankan misi alih kemampuan teknologi peternakan sapi dari negara yang sudah maju industri peternakannya agar bisa diterapkan di dalam negeri.

Menurut Amin, kelebihan sistem peternakan sapi di negara maju seperti Belgia dan Australia adalah kemampuan mereka menghasilkan daging sapi yang berkualitas dengan harga yang lebih murah.

“Strategi semacam itu bagus untuk jangka pendek, namun tidak tepat dalam konteks jangka panjang. Pengelolaan peternakan yang efisien harus dikuasai oleh peternak Indonesia agar bisa swasembada daging," lanjut Amin.

Amin mengatakan, dalam waktu beberapa tahun kedepan, secara realita memang cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan daging sapi secara mandiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), populasi sapi potong pada tahun 2020 mencapai 17,5 juta ekor. Merujuk data kementerian pertanian, dari populasi tersebut, hanya sekitar 25 persen saja yang siap potong.

Ikuti Whatsapp Channel Republika