REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional masih aman di tengah antrean di sejumlah daerah, termasuk Bali. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kendala pasokan ke Bali terjadi pada jalur distribusi dari Jawa Timur, sehingga Pertamina diminta menambah kapal untuk mempercepat pengiriman BBM.
Bahlil menyampaikan, stok BBM nasional saat ini berada di kisaran 16–18 hari, lebih rendah dibandingkan kondisi normal yang biasanya mencapai 20–21 hari. Dia menjelaskan, penurunan tersebut terutama terjadi pada bensin RON 90 atau Pertalite, sedangkan stok solar dan bensin dengan RON 92, RON 95, serta RON 98 tidak mengalami masalah berdasarkan laporan yang diterimanya.
“Secara stok nasional kita, BBM itu di 16 sampai 18 hari. Jadi stok BBM nasional, insyaallah itu aman,” kata tokoh yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Bahlil mengatakan, laporan Pertamina menunjukkan hambatan pasokan ke Bali berkaitan dengan distribusi melalui kapal dari Jawa Timur. Karena itu, dia meminta Pertamina segera menambah armada kapal untuk mempercepat pengiriman dan mencegah gangguan yang lebih luas di daerah.
“Yang bermasalah itu adalah jalur distribusinya, makanya kita nambah kapal,” ujar dia.
Menurut Bahlil, pergeseran konsumsi masyarakat dari bensin RON 92 dan RON 95 ke RON 90 turut memengaruhi kondisi stok Pertalite. Perbedaan harga yang cukup ekonomis membuat sebagian konsumen beralih ke BBM tersebut. Dia memperkirakan stok nasional dapat kembali mencapai kisaran 20 hari dalam waktu sekitar sepekan.
“Untuk mencapai di angka 20 itu, ya kita butuh waktu seminggu, seminggu selesai,” jelas dia.
Di sisi lain, Bahlil menyoroti praktik penampungan BBM bersubsidi untuk dijual kembali dengan harga industri. Dia meminta Kapolri menindak pihak yang melakukan penyalahgunaan tersebut karena pasokan yang seharusnya digunakan masyarakat justru dialihkan untuk kepentingan lain. Namun, dia menyerahkan pengungkapan kasus di daerah, termasuk dugaan praktik serupa di Bali, kepada aparat penegak hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika