Kementerian Pertanian khususnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) juga mendorong public private partnership di bidang penyuluhan pertanian.
"BPPSDMP mendukung pengembangan penyuluh swadaya dan pos penyuluhan daerah irigasi. Dukungan, berupa pelatihan bagi ketua kelompok tani dan perkuat kemampuan petani melakukan penyuluhan pada petani lain, sebagai penyuluh swadaya," katanya.
Sementara Welli Nugraha, penyelenggara kegiatan mengatakan tujuan pertemuan mewujudkan 'laporan keuangan yang transparan dan akuntabel' dan penatausahaan Laporan Barang Milik Negara yang baik dan benar, sehingga laporan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang balance dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyelenggara pertemuan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rekonsiliasi ini dibagi menjadi dua kelas, kelas On Granting untuk keuangan atau reimbursement, dan kelas Perencanaan/AWPB. Hadir 12 lembaga provinsi selaku Provincial Project Implementation Unit (PPIU), 74 lembaga District Project Implementation Unit (PPIU) dan 16 On Granting Officer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
